AS Terapkan Sanksi Baru kepada 2 Perusahaan Milik Pemerintah Myanmar

Oleh Benedikta Miranti Tri Verdiana pada 22 Apr 2021, 08:30 WIB
Diperbarui 22 Apr 2021, 08:48 WIB
Kudeta Militer di Myanmar.
Perbesar
Kudeta Militer di Myanmar. (Foto: AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat pada Rabu 21 April memberlakukan sanksi baru terkait Myanmar, menargetkan dua perusahaan milik negara dalam serangkaian tindakan hukuman menyusul kudeta militer negara itu dan pembunuhan pengunjuk rasa sejak pengambilalihan.

Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya memasukkan Myanma Timber Enterprise dan Myanmar Pearl Enterprise, menambahkan bahwa industri mutiara dan kayu adalah sumber ekonomi bagi militer Myanmar.

"Tindakan hari ini menunjukkan komitmen Amerika Serikat untuk menargetkan saluran pendanaan khusus ini dan mempromosikan pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta dan kekerasan yang sedang berlangsung," kata Andrea Gacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan, dalam pernyataan itu, menurut laporan Channel News Asia, Kamis (22/4/2021).

Negara Asia Tenggara itu telah berada dalam krisis sejak kudeta Februari ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, dengan protes hampir setiap hari dan tindakan keras oleh junta yang menewaskan ratusan orang.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok aktivis, mengatakan 738 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar sejak kudeta dan 3.300 orang ditahan. 20 orang lainnya telah dijatuhi hukuman mati dan bersembunyi.

Washington menanggapi dengan menargetkan pendapatan militer melalui beberapa putaran sanksi.

 

2 dari 3 halaman

Sanksi AS

Lautan Manusia di Yangon Protes Kudeta Myanmar
Perbesar
Seorang pengunjuk rasa memegang poster dengan gambar pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi (kanan) yang ditahan dan presiden Win Myint saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk melawan kudeta. (YE AUNG THU / AFP)

Sanski AS berupa pembekuan aset bisnis AS dan umumnya melarang orang Amerika berurusan dengan perusahaan yang menurut Departemen Keuangan bertanggung jawab atas ekspor kayu dan mutiara dari Myanmar.

Badan Investigasi Lingkungan, sebuah organisasi nirlaba yang mendokumentasikan pelanggaran industri kayu di Myanmar dan di tempat lain, mengatakan bulan ini junta militer sekarang mendapat untung dari ekspor jati melalui Myanma Timber Enterprise.

Kayu jati itu kadang-kadang diekspor ke Amerika Serikat dan Eropa dan digunakan untuk furnitur mewah dan untuk geladak kapal pesiar kelas atas, kata kelompok itu.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓