Sukses

Pemimpin Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing Akan Hadiri KTT ASEAN di Jakarta

Juru Bicara Kemlu Thailand menyebut bahwa pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing akan hadiri KTT ASEAN di Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan junta Myanmar, Min Aung Hlaing dijadwalkan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia pada 24 April mendatang, menurut pernyataan juru bicara kementerian luar negeri Thailand pada Sabtu, terkait perjalanan luar negeri pertama sejak kudeta yang dilakukan pada 1 Februari lalu.

"Saya dapat mengonfirmasi bahwa Ketua Brunei telah mengusulkan tanggal 24 April," kata juru bicara itu dalam sebuah briefing kepada media lokal, merujuk 'Ketua Brunei' kepada Chairman ASEAN tahun ini.

Pejabat itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa tempatnya akan menjadi Sekretariat ASEAN di Jakarta, dan bahwa "beberapa pemimpin telah mengkonfirmasi kehadiran mereka termasuk MAH Myanmar" --'MAH' dipahami sebagai singkatan dari Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin junta, demikian seperti dikutip dari Nikkei Asia, Minggu (18/4/2021).

"Beberapa pemimpin belum [dikonfirmasi]."

Myanmar berada dalam pergolakan sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi, dengan pasukan keamanan menewaskan 728 orang, menurut hitungan kelompok aktivis, dalam upaya untuk membasmi protes.

Dalam kekerasan terakhir, pasukan keamanan menembak dan menewaskan dua orang di kota tambang batu rubi Mogok, salah satu dari beberapa kota di mana massa melakukan protes pada Sabtu, kata seorang penduduk kepada Reuters dan menurut laporan media, dikutip dari Antara.

Negara-negara tetangga Myanmar telah mencoba untuk mendorong pembicaraan antara pihak yang berseberangan untuk menyelesaikan krisis, tetapi militer telah menunjukkan sedikit kesediaan untuk terlibat dengan mereka atau berbicara dengan pemerintah yang digulingkan.

Sejumlah pemimpin ASEAN yang beranggotakan 10 negara, di mana Myanmar menjadi anggotanya, telah mengonfirmasi kehadiran mereka pada pertemuan di ibu kota Indonesia, Jakarta, termasuk Min Aung Hlaing, kata juru bicara Thailand, Tanee Sangrat.

Seorang juru bicara junta Myanmar tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar.

Pemerintah Myanmar yang digulingkan kemungkinan akan mengecam partisipasi kepala junta dalam pertemuan itu.

Simak video pilihan berikut:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Langkah Pemerintah yang Digulingkan

Para politikus pro demokrasi, termasuk para anggota parlemen yang digulingkan, mengumumkan pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) pada Jumat, termasuk Suu Kyi dan para pemimpin etnis minoritas dan protes anti kudeta.

NUG menyatakan diri sebagai otoritas politik yang sah. Mereka telah menyerukan pengakuan internasional dan ASEAN untuk menolak partisipasi Min Aung Hlaing dalam pertemuan tersebut dan mengundang NUG sebagai gantinya.

Perwakilan dari NUG tidak segera dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Sebelumnya pada Sabtu, junta membebaskan 23.184 tahanan dari penjara di seluruh negeri di bawah amnesti Tahun Baru, kata seorang juru bicara Departemen Penjara, meskipun sedikit, atau mungkin tidak ada, aktivis demokrasi yang ditangkap sejak kudeta itu di antara mereka.

Sabtu adalah hari pertama Tahun Baru tradisional di Myanmar dan hari terakhir dari liburan lima hari yang biasanya dirayakan dengan kunjungan ke kuil Buddha dan melempar air yang gaduh serta berpesta di jalanan.

Aktivis pro demokrasi menyerukan pembatalan perayaan tahun ini dan orang-orang harus fokus pada kampanye untuk memulihkan demokrasi.

Suu Kyi termasuk di antara 3.141 orang yang ditangkap sehubungan dengan kudeta tersebut, menurut hitungan oleh kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

"Para tahanan ini kebanyakan dari sebelum 1 Februari tetapi ada juga beberapa yang dipenjara setelahnya," kata juru bicara Departemen Penjara Kyaw Tun Oo kepada Reuters melalui telepon.

Saat ditanya apakah ada dari mereka yang dibebaskan mungkin telah ditahan sehubungan dengan protes terhadap pemerintahan militer, dia mengatakan dia tidak memiliki rincian amnesti.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.