Taliban Tolak Usulan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Soal Pemilu Baru

Liputan6.com, Kabul - Taliban, pada Rabu (24/3), menolak usul Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk mengadakan pemilu akhir tahun ini.

Hal ini terjadi setelah pembicaraan damai berbulan-bulan antara kedua pihak yang bertikai itu tidak banyak mencapai kemajuan, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (25/3/2021).

Menurut dua pejabat pemerinth, yang dikutip oleh kantor berita AFP, meskipun belum mengumumkan detailnya secara terbuka, Ashraf Ghani akan mengumumkan rencana pemilu pada konferensi pemangku kepentingan di Turki bulan depan.

Langkah itu kemungkinan merupakan upaya melemahkan usul Amerika, yang didukung Rusia, untuk membentuk pemerintahan sementara yang melibatkan Taliban untuk memerintah negara itu setelah pasukan terakhir Amerika ditarik.

Taliban langsung menolak usul tersebut.

Amerika akan menarik pasukan terakhirnya pada 1 Mei berdasar kesepakatan yang dibuat dengan Taliban tahun lalu, meskipun Presiden Joe Biden mengatakan awal bulan ini tenggat itu akan "sulit" untuk dipenuhi.

Saksikan Video Berikut Ini:

Serangan bom terjadi di pusat kota Kabul, Afghanistan. Akibat kejadian ini 16 orang tewas dan sedikitnya 116 lainnya luka-luka. Taliban mengaku bertanggung jawab atas peristiwa ini.

2 dari 2 halaman

Taliban Desak Pasukan AS Mundur

Bom Mobil Taliban Tewaskan Empat Orang di Afganistan — Pasukan keamanan Afghanistan berada di lokasi sehari setelah serangan di Kabul, Afghanistan (15/1). Menurut pejabat setempat, seorang pembom bunuh diri Taliban meledakkan kendaraan bermuatan bahan peledak pada Senin malam. (AP Photo/Rahmat Gul)

Sebelumnya, Taliban memperingatkan Washington, Jumat (19/3) agar tidak melanggar batas waktu 1 Mei 2021 terkait penarikan pasukan Amerika dan NATO dari Afghanistan. Taliban menjanjikan reaksi yang dapat berdampak pada peningkatan serangan oleh kelompok pemberontak itu.

Taliban mengeluarkan peringatannya dalam sebuah konferensi pers di Moskow, sehari setelah pertemuan dengan beberapa negosiator senior pemerintah Afghanistan dan pengamat internasional sebagai upaya memulai proses perdamaian yang terhenti untuk mengakhiri perang selama beberapa dekade di Afghanistan.

Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan sedang meninjau perjanjian yang ditandatangani Taliban dengan pemerintahan Trump. Kepada ABC, Biden mengatakan dalam sebuah wawancara Rabu lalu bahwa tenggat waktu 1 Mei "bisa saja terjadi, namun itu sulit." Biden menyampaikan bahwa jika tenggat waktu diperpanjang, itu tidak akan "lebih lama lagi."

"Mereka harus pergi," kata Suhail Shaheen, seorang anggota tim perunding Taliban, kepada sejumlah wartawan sekaligus memperingatkan bahwa melewati 1 Mei 2021 akan melanggar kesepakatan. "Setelah 1 Mei, itu akan berarti semacam pelanggaran perjanjian. Pelanggaran itu bukan dari pihak kita. ..Jika mereka melanggar, akan mendapatkan akibat."

Suhail tidak merinci bentuk reaksi apa yang akan diambil, tetapi sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani pada Februari 2020, Taliban belum menyerang pasukan AS atau NATO, bahkan ketika pengeboman yang tidak diklaim dan beberapa pembunuhan yang ditarget mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir.

Suhail juga kembali menegaskan bahwa Taliban serius atas tuntutan mereka tentang pemerintahan Islam. Shaheen tidak merinci seperti apa pemerintah Islam itu atau apakah itu berarti kembali ke aturan represif yang menolak pendidikan bagi anak perempuan, melarang perempuan bekerja, dan menjatuhkan hukuman yang kejam.

Shaheen tidak mengatakan apakah Taliban akan menerima hasil pemilu, namun menekankan bahwa pemerintahan Presiden Ashraf Ghani tidak akan sesuai dengan definisi mereka terhadap pemerintahan Islam.

Berkejaran dengan Waktu, KPU Selesaikan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Nasional