Sukses

Karikatur Myanmar Sindir Menlu Retno: Bagaimana Jika Suharto Hidup Lagi?

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menuai kontroversi karena dianggap tidak tegas menolak kudeta militer di Myanmar.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi terjerat kontroversi karena dianggap tidak tegas menolak kudeta militer di Myanmar. Netizen Myanmar masih mengkritik Menlu Retno melalui Twitter. 

Salah satu kritikan disampaikan lewat karikatur yang menggambarkan Menlu Retno sedang berjabat tangan dengan pemimpin militer Myanmar (kemungkinan Jenderal Min Aung Hlaing). 

Menlu Retno tampil dengan rambut pendek, lengkap dengan anting putih yang biasa ia kenakan, serta membawa bendera Indonesia. Ekspresinya tampak kaget ketika ada seorang anak kecil yang bertanya:

"Bagaimana perasaanmu jika Mr. Suharto hidup lagi dan kembali berkuasa?" 

Karikatur itu disebar oleh akun Civil Disobedience Movement dan menyampaikannya ke akun Twitter @Menlu_RI.

"Kami yakin sahabat-sahabat Indonesia kami memahami perasaan kami," tulis akun Civil Disobedience Movement pada Rabu 24 Februari.

Menlu Retno dan KBRI Yangon diprotes oleh rakyat anti-kudeta di Myanmar setelah artikel di Reuters menyebut bahwa Indonesia ingin militer Myanmar melakukan pemilu. Namun, hal itu ditentang rakyat militer. Menlu Retno lantas memberi klarifikasi bahwa keinginan rakyat Myanmar harus dipenuhi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Indonesia Siap Komunikasi dengan Militer Myanmar dan CRPH

Menlu Retno Marsudi juga berkata Indonesia siap berkomunikasi dengan semua pihak di Myanmar. Hal itu termasuk dengan militer Myanmar yang melakukan kudeta pada awal bulan ini terhadap Aung San Suu Kyi.

Pernyataan itu muncul setelah Menlu Retno batal pergi ke Myanmar. 

"Penundaan ini tidak menyurutkan niat menjalin komunikasi dengan semua pihak di Myanmar. Sekali lagi dengan semua pihak di Myanmar termasuk dengan pihak militer dan pihak CRPH," ujar Menlu Retno dalam konferensi pers virtual, Rabu malam (24/4).

CRPH merupakan Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw. Komite itu mewakili parlemen Myanmar setelah ada kudeta militer.

Menlu Retno menjelaskan bahwa komunikasi dengan semua pihak dibutuhkan untuk membantu proses penyelesaian masalah. Ia menyebut posisi Indonesia tetap mengutamakan keselamatan rakyat Myanmar. 

Selain itu, ia meminta semua pihak menahan diri, serta mendukung adanya "transisi demokrasi yang inklusif."

"Keselamatan dan kesejahtaraan rakyat Myanmar merupakan hal utama yang harus dilakukan. Keingingan rakyat Myanmar harus didengarkan," kata Menlu Retno.

3 dari 3 halaman

Infografis Kudeta Myanmar:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.