UU Penjaga Pantai China Dianggap Berbahaya, AS hingga Indonesia Rapatkan Barisan

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat prihatin dengan Undang-Undang Penjaga Pantai China (Coast Guard Law) yang baru-baru ini diberlakukan. Undang-undang itu dapat meningkatkan sengketa maritim dan digunakan untuk menegaskan klaim yang melanggar hukum.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price menyatakan pihak Washington "prihatin dengan bahasa dalam hukum yang secara jelas mengaitkan potensi penggunaan kekuatan, termasuk angkatan bersenjata, oleh penjaga pantai China untuk penegakan klaim China, dan sengketa teritorial dan maritim yang sedang berlangsung di Laut China Timur dan Selatan."

Selain AS, Filipina, Vietnam, Indonesia, Jepang, dan sejumlah negara lain turut mengungkapkan keprihatinan yang sama.

Price mengatakan, Amerika Serikat menegaskan kembali pernyataan yang disampaikan pada Juli lalu, di mana Menteri Luar Negeri saat itu Mike Pompeo menolak klaim China atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan karena telah "sepenuhnya melanggar hukum."

Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat "berdiri teguh" dalam komitmen aliansinya dengan Jepang dan Filipina.

Simak Video Pilihan Berikut Ini: