PM Australia: Facebook Bersikap Arogan karena Blokir Berita

Ilustrasi Facebook — Facebook (LOIC VENANCE / AFP)

Liputan6.com, Canberra - Facebook telah memblokir situs-situs berita Australia sehingga link mereka tak bisa dibaca di media sosial tersebut. Ini merupakan dampak dari tuntutan pemerintah dan media Australia agar Facebook membayar media untuk link di Facebook.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison (ScoMo) mengecam langkah Facebook yang dinilai arogan. Ia menyebut tindakan Facebook turut menghambat penyebaran informasi kesehatan.

"Tindakan-tindakan Facebook untuk meng-unfriend Australia tahun ini, memutuskan informasi layanan penting kesehatan dan darurat, adalah hal yang arogan dan mengecewakan," kata Scott Morrison melalui Facebook, dikutip Jumat (19/2/2021).

Morrison berkata telah membahas masalah ini dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Kebijakan Facebook dinilai memperkuat kekhawatiran berbagai negara mengenai perusahaan Big Tech.

Menurut Morrison, semakin banyak negara yang khawatir kelakuan perusahaan Big Tech yang berpikir perusahaan mereka lebih besar daripada pemerintah dan tidak ingin mengikuti aturan.

"Mereka (perusahaan Big Tech) mungkin mengubah dunia, tetapi bukan berarti mereka mengendalikannya," kata Morrison.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Dilaporkan, kelompok ini kerap menyebarkan berita bohong lewat ratusan ribu anggota terkait isu sara, PKI, penyerangan ulama oleh orang gila, hingga fitnah terhadap pejabat pemerintahan.

2 dari 2 halaman

Minta Iktikad Baik Facebook

Perdana Menteri Australia Scott Morrison (AP/Andrew Taylor)

PM Morrison berkata negaranya tak akan terintimidasi oleh Facebook. Parlemen Australia akan melakukan pemungutan suara pada aturan News Media Bargaining.

Ia berkata Australia sudah punya pengalaman melawan perusahaan Big Tech ketika Amazon mengancam akan meninggalkan Australia. Kini, Morrison meminta agar Facebook bernegosiasi dengan iktikad baik.

"Saya mendorong Facebook untuk secara konstrukstif bekerja dengan Pemerintah Australia, seperti yang dilakukan Google baru-baru ini dengan iktikad baik," kata ScoMo.

Aturan mengenai News Media Bargaining ini juga berdampak dengan Google. Namun, Google mau membayar berita ke Australia.