Banyak Sekolah Katolik di AS Tutup karena Tak Punya Uang, Benarkah?

Di seluruh Amerika, keuskupan Katolik yang menerima bantuan dari uang rakyat melalui Paycheck Protection Program (PPP) atau Program Perlindungan Gaji menerima lebih dari US$10 miliar dalam bentuk tunai, investasi jangka pendek atau dana lain untuk mengatasi imbas pandemi, menurut hasil penyelidikan kantor berita Associated Press. Meskipun ekonomi memburuk, aset-aset di banyak keuskupan itu berkembang.

Namun, bahkan dengan kondisi finansial yang sangat kuat seperti itu, 112 keuskupan, yang mengungkap laporan keuangan mereka, serta laporan keuangan gereja dan sekolah yang mereka kelola, mereka menerima setidaknya US$ 1,5 miliar bantuan pemerintah. Mayoritas keuskupan ini melaporkan, bahkan tanpa bantuan, mereka mampu menutupi biaya operasional setidaknya sampai enam bulan.

Secara keseluruhan, hampir 200 keuskupan di Amerika dan lembaga-lembaga Katolik lain menerima setidaknya US$ 3 miliar. Hal itu menjadikan Gereja Katolik Roma mungkin sebagai penerima terbesar program pelindungan gaji tersebut.

Romo James Connell, pakar hukum gereja di Keuskupan Agung Milwaukee dan mantan akuntan, mempertanyakan permintaan bantuan tersebut.

"Menurut saya, Gereja Katolik bukanlah usaha kecil. Ini bukan bisnis kecil dan Gereja Katolik bukanlah kumpulan bisnis kecil. Masing-masing paroki, paroki lokal, bukanlah entitas yang berdiri sendiri," katanya.

Sumber keuangan sejumlah keuskupan, yang dikelola para uskup dan kardinal, menyamai atau melampaui yang tersedia bagi bisnis publik, seperti Shake Shack dan Ruth's Chris Steakhouse. Kedua bisnis itu menuai kemarahan masyarakat musim semi tahun lalu karena sempat berpartisipasi dalam program tersebut. Pejabat federal menanggapi dengan menekankan bahwa bantuan itu untuk bisnis yang tidak mempunyai jaring pengaman keuangan. Banyak bisnis yang kemudian mengembalikan dana itu.

Menurut Connell, gereja yang menerima bantuan miliaran dolar, seharusnya juga mengembalikan uang itu.

"Semua uang itu, dana PPP, seharusnya dikembalikan kepada pemerintah federal untuk digunakan oleh pemerintah federal yang kemudian memprosesnya kembali dan mengirimnya ke bisnis yang benar-benar kecil di seluruh negeri yang membutuhkan bantuan," katanya.

Para pemimpin Katolik mengatakan uang itu dibutuhkan untuk membayar gaji para pegawai di paroki dan sekolah. Mereka mengatakan, tanpa bantuan itu, mereka harus membatasi misi amal mereka sementara permintaan akan layanan sosial justru meningkat.

Menurut laporan keuangannya, Catholic Schools Foundation, di mana Kardinal Boston, Sean O'Malley, adalah ketua dewan, mempunyai dana lebih dari US$ 33 juta dalam bentuk tunai dan bentuk lain yang bisa "digunakan untuk operasi umum" pada awal tahun fiskal 2020."

Walaupun ada sumber daya finansial itu dan sekitar US$ 35 juta uang bantuan PPP, termasuk hampir US$ 16 juta untuk sekolah, yang diterima Keuskupan Agung Boston, sekolah Santo Fransiskus Assisi dan beberapa sekolah lain di daerah tersebut masih tutup.

Hingga kini, Michael dan Jeanine Waterman masih tidak bisa memahami mengapa keuskupan agung itu tidak bisa membantu menyelamatkan sekolah yang dicintai jemaatnya.

"Yang membuat kami marah adalah kami merasa, mengingat jumlah uang yang dimiliki Gereja Katolik, mereka seharusnya bisa tetap beroperasi. Mereka bisa saja mengatur anggaran," katanya.

Sementara itu, sekolah Santo Fransiskus Asisi telah beroperasi kembali. Mereka pindah ke bangunan akademi swasta, menyewa gedung itu untuk pembelajaran langsung secara tatap muka.