Dino Patti DjalaI: Kudeta Militer Myanmar, Kemunduran dalam Konsolidasi Demokrasi

Oleh Liputan6.com pada 13 Feb 2021, 15:33 WIB
Diperbarui 13 Feb 2021, 16:35 WIB
Bawa Traktor, Petani Myanmar Demo Kudeta Militer
Perbesar
Para pengunjuk rasa dengan skuter dan petani yang mengendarai traktor dengan poster pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi yang ditahan di bagian depan mengambil bagian dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Thongwa, di pinggiran Yangon (12/2/2021). (AFP/STR)

Liputan6.com, Jakarta - Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), yang merupakan asosiasi kebijakan luar negeri terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara, sangat prihatin dengan penurunan peristiwa politik Myanmar baru-baru ini.

Penahanan pemimpin sipil Myanmar Daw Aung San Suu Kyi dan sekutu politiknya yang dilaporkan setelah pemilu pada November 2020, adalah langkah mundur yang pasti dalam konsolidasi demokrasi Myanmar yang sudah sulit dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Dr. Dino Patti Djalal, mantan wakil menteri luar negeri RI sekaligus pendiri dan ketua FPCI, pengambilalihan atau kudeta militer dan pemberlakuan keadaan darurat selama satu tahun tidak memiliki dasar hukum yang kredibel, sehingga menciptakan presiden yang buruk bagi proses pembangunan bangsa Myanmar.

2 dari 6 halaman

Tidak Ada Pemilu yang Sempurna

Ilustrasi Pemilu 1(Liputan6.com/M.Iqbal)
Perbesar
Ilustrasi Pemilu 1(Liputan6.com/M.Iqbal)

Proses pemilu di seluruh dunia yang menerapkannya memang tidak sempurna, karena ada unsur tidak percaya, penyimpangan dan lain sebagainya.

Namun, perbedaan elektoral tidak boleh diselesaikan dengan segala bentuk intervensi militer, dan penyelesaian seharusnya diserahkan kepada komisi pemilihan dan mahkamah konstitusi, sehingga militer di Myanmar seharusnya tidak menjadi hakim dan penengah pemilu.

Perlu diingat bahwa Indonesia, seperti Myanmar, juga menghadapi tantangan yang menyakitkan di tahun-tahun awal transisi demokrasi kita seperti krisis keuangan, separatisme, lembaga yang lemah, ketidakstabilan politik, konflik sosial, bahkan terorisme.

Namun, tidak pernah ada momen di mana Indonesia kehilangan kepercayaan pada demokrasi, dan yang juga penting, militer Indonesia rela meninggalkan politik secara permanen dan lengkap, serta menjadi militer profesional yang tunduk pada pemerintah sipil dan pelindung demokrasi yang berkomitmen.

Sayangnya, dalam kasus Myanmar, setelah pemilu tahun 2015, militer mempertahankan peran politiknya yang kuat dalam sistem politik Myanmar yang rapuh, dengan mengorbankan perkembangan demokrasi Myanmar.

3 dari 6 halaman

Seruan FPCI kepada Pimpinan Milter Myanmar

Dino Patti Djalal
Perbesar
Dino Patti Djalal saat melakukan wawancara khusus bersama Liputan6.com di Bengkel FPCI, Kuningan, Jakarta Selatan, 20 Maret 2019. (Liputan6.com/Afra Augesti)

FPCI menyerukan kepada pimpinan militer Myanmar untuk memastikan pembebasan tanpa syarat yang cepat atas Daw Aung San Suu Kyi dan rekan-rekan politiknya serta semua tahanan politik lainnya yang sekarang ditahan, serta mengizinkan mereka secara bebas menjalankan peran mereka yang sah dalam proses politik Myanmar.

Daw Aung San Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi, yang mewakili sebagian besar rakyat Myanmar, juga harus diajak berkonsultasi secara dekat dalam setiap upaya militer untuk menyelesaikan krisis demokrasi ini, karena solusi sepihak atau eksklusif apa pun tidak akan pernah menyelesaikan masalah politik yang mendasar di Myanmar.

Dalam hal pimpinan militer, seperti yang diindikasikan akan mengadakan "pemilihan baru", setiap langkah harus diambil untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan oleh komisi independen, dalam suasana kebebasan berbicara, adil dan bebas dari penindasan, dan akan memungkinkan pengamat internasional terutama ASEAN untuk memantau pemilihan.

Yang terpenting adalah pemilu di Myanmar harus ditentukan oleh keinginan rakyat dan bukan oleh elite politik.

Terlepas dari masalah politik, keamanan dan sosial Myanmar dalam beberapa tahun terakhir telah menempuh perjalanan panjang, dan seharusnya tidak mundur dari jalur demokrasinya.

4 dari 6 halaman

Kudeta Myanmar Bertentangan dengan Piagam ASEAN

Bendera ASEAN
Perbesar
Ilustrasi (AFP)

Peristiwa politik baru-baru ini di Myanmar juga merupakan anomali serius di ASEAN saat ini, yang telah menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk mendukung upaya Myanmar dalam mempromosikan stabilitas, persatuan, dan kemajuan di negara itu.

Pengambilalihan militer di Myanmar bertentangan dengan Piagam ASEAN yang ditandatangani oleh Myanmar, yang menyatakan "rakyat dan negara anggota ASEAN untuk hidup dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis", dan bertujuan "untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan supremasi hukum, dan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental."

FPCI juga terus mendesak ASEAN untuk dengan tegas mendesak Myanmar untuk memenuhi semangat Piagam ASEAN dan visi ASEAN Political Security Community.

Karena apa yang terjadi di Myanmar tidak hanya penting bagi Myanmar, tetapi juga penting untuk masa depan rumah kita bersama di Asia Tenggara.

 

Reporter: Veronica Gita

5 dari 6 halaman

INFOGRAFIS: Perbandingan Kapasitas Testing Covid-19 Negara ASEAN

INFOGRAFIS: Perbandingan Kapasitas Testing Covid-19 Negara ASEAN (Liputan6.com / Abdillah)
Perbesar
INFOGRAFIS: Perbandingan Kapasitas Testing Covid-19 Negara ASEAN (Liputan6.com / Abdillah)
6 dari 6 halaman

Saksikan Video Berikut Ini

Lanjutkan Membaca ↓