Kim Jong-un Salahkan Kabinet dan Pejabat Atas Krisis Ekonomi Korea Utara

Liputan6.com, Pyongyang - Kabinet dan pejabat Korea Utara dikritik oleh Pemimpin Kim Jong-un atas kegagalan mereka dalam menyelamatkan perekonomian negara yang terjun bebas.

Di samping itu, Kim juga dilaporkan telah memecat seorang pejabat ekonomi senior yang baru diangkat satu bulan silam.

Laporan media pemerintah hari Jumat (12/1) itu muncul pada periode terberat dalam sembilan tahun masa pemerintahan Kim, demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (13/1/2021).

Diplomasi yang ia harapkan dapat mencabut sanksi-sanksi pimpinan AS terkait program nuklirnya mengalami kebuntuan, dan penutupan perbatasan karena pandemi serta bencana alam yang memusnahkan tanaman palawija tahun lalu memperdalam kerusakan ekonomi yang telah rusak akibat kegagalan kebijakan selama puluhan tahun, termasuk kelaparan yang melumpuhkan pada tahun 1990-an.

Penutupan perbatasan menyebabkan volume perdagangan dengan China, sumber utama dukungan bagi ekonomi Korea Utara, anjlok 75 persen pada 10 bulan pertama tahun lalu.

Kekurangan bahan baku menyebabkan produksi pabrik turun ke tingkat terendah sejak Kim berkuasa pada 2011, dan harga bahan makanan impor seperti gula naik empat kali lipat, sebut dinas spionase Korea Selatan.

Sebagian analis mengatakan tantangan sekarang ini mungkin membentuk kondisi bagi badai ekonomi di Korea Utara yang menggoyahkan pasar serta memicu kepanikan masyarakat dan kerusuhan.

Berbagai tantangan sekarang ini telah memaksa Kim untuk secara terbuka mengakui bahwa rencana ekonomi masa lalu tidak berhasil. Suatu rencana lima tahun baru untuk membangun ekonomi dikeluarkan pada Kongres Partai Pekerja yang berkuasa pada Januari lalu, tetapi komentar Kim dalam pertemuan Komite Sentral partai yang berakhir Kamis lalu penuh dengan perasaan frustrasi mengenai bagaimana pelaksanaan rencana itu sejauh ini.

Dalam sidang hari Kamis, Kim mengeluh karena Kabinet gagal dalam perannya sebagai institusi penting yang mengelola ekonomi, dengan mengatakan kabinet mengeluarkan rencana yang tidak efektif dan tidak menunjukkan "pandangan inovatif serta taktik yang jelas."

Simak video pilihan berikut: