Ribuan Orang Gelar Demonstrasi ke-2 untuk Menentang Kudeta Myanmar

Lautan Manusia di Yangon Protes Kudeta Myanmar — Para pengunjuk rasa mengacungkan salam tiga jari saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Penangkapan Suu Kyi dan para pemimpin senior lainnya minggu ini menghentikan pemerintahan demokrasi selama 10 tahun terakhir. (YE AUNG THU / AFP)

Liputan6.com, Yangon - Ribuan orang telah turun ke jalan-jalan di kota utama Myanmar, Yangon pada Minggu 7 Februari 2021 untuk hari kedua protes massa menentang kudeta militer 1 Februari 2021.

Pria dan wanita, banyak dari mereka berusia muda, mengangkat gambar pemimpin sipil yang saat ini ditahan, Aung San Suu Kyi dan mengenakan warna merah, warna partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi.

"Hormati suara kami," baca satu spanduk mengacu pada kemenangan telak NLD dalam pemilihan November 2020, demikian seperti dikutip dari BBC (7/2/2021).

Pada Sabtu 6 Februari, Tatmadaw, sebutan militer Myanmar, memadamkan koneksi internet nasional --sebuah langkah yang dinilai bertujuan untuk membendung gelombang seruan protes di sosial media.

Namun orang-orang masih menemukan cara untuk mendapatkan gambar dan video protes.

Banyak demonstran memberikan salut tiga jari sebagai simbol protes dan memegang balon merah, sementara mobil dan bus melambat untuk membunyikan klakson mereka, memberikan dukungan.

"Kami akan bergerak maju dan terus menuntut sampai kami mendapatkan demokrasi," kata salah seorang demonstran, Myo Win, 37 tahun, kepada kantor berita AFP.

Truk polisi dan petugas dengan perlengkapan anti huru-hara ditempatkan di jalan-jalan dekat Universitas Yangon.

Sejauh ini otoritas militer tidak menghentikan pertunjukan pembangkangan sipil massal ini, tetapi semua orang berasumsi bahwa mereka akan mencoba untuk membendung mereka tidak lama lagi, BBC melaporkan.

Demonstrasi yang lebih kecil juga dilaporkan pada Minggu pagi di Mawlamine dan Mandalay.

Pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin senior NLD lainnya telah berada di bawah tahanan rumah sejak militer mengambil kendali pemerintahan pada 1 Februari dan menyatakan keadaan darurat selama setahun.

Kudeta 1 Februari bertepatan dengan jadwal sidang perdana anggota parlemen yang baru terpilih pada pemilu November 2020. Partai Suu Kyi, NLD memenangkan 80% kursi parlemen.

Militer dan partai satelitnya kalah telak, dan menuduh ada kecurangan dalam proses pemungutan suara. Tuduhan itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menggulingkan pemerintahan Myanmar.

Simak video pilihan berikut:

Suasana di kota Yangon, Myanmar mulai memanas setelah ribuan orang turun ke jalan memprotes aksi kudeta juta militer. Mereka tidak setuju dengan langkah kudeta yang dilakukan militer.

2 dari 2 halaman

Internet Diblokir

Tatmadaw dilaporkan memblokir internet pada Sabtu 6 Februari 2021.

Banyak orang Myanmar mengandalkan sosial media untuk menyaksikan demonstrasi, termasuk menjadi sumber utama informasi di negara tersebut.

Tetapi tiga hari kemudian, penyedia internet diperintahkan untuk memblokir platform karena alasan stabilitas.

Menyusul larangan itu, ribuan pengguna aktif di Twitter dan Instagram menggunakan tagar untuk mengekspresikan penentangan mereka terhadap pengambilalihan tersebut. Pada pukul 22:00 waktu setempat (15:30 GMT) pada hari Jumat akses ke platform tersebut juga telah diblokir.

Tidak ada kata resmi dari para pemimpin kudeta tetapi AFP melaporkan telah melihat dokumen kementerian yang belum diverifikasi yang mengatakan kedua situs media sosial itu digunakan untuk "menyebabkan kesalahpahaman di kalangan publik".

Seorang juru bicara Twitter mengatakan larangan itu merusak "percakapan publik dan hak-hak orang untuk membuat suara mereka didengar". Facebook, yang memiliki Instagram, meminta pihak berwenang untuk "memulihkan konektivitas".

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International menyebut pemadaman internet sebagai hal "keji dan sembrono" dan memperingatkan hal itu dapat membuat rakyat Myanmar terancam menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.