Pemerintahan Joe Biden Akan Lakukan Kontak Pertama dengan Palestina

Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman itu ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

Pada debat Dewan Keamanan, Mills mengatakan pemerintahan Biden akan mendesak pemerintah Israel dan Otoritas Palestina untuk menghindari langkah sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit.

Seperti pencaplokan wilayah, aktivitas pemukiman, pembongkaran, hasutan untuk kekerasan, dan memberikan kompensasi bagi individu yang dipenjara atas tindakan terorisme.

Ini juga dimaksudkan untuk memperbarui hubungan AS dengan para pemimpin Palestina dan rakyat Palestina, yang telah berhenti berkembang selama empat tahun terakhir.

Serta memulihkan program bantuan kemanusiaan AS, dan mengambil langkah untuk membuka kembali misi diplomatik yang sempat ditutup.

"Kami tidak melihat langkah-langkah ini sebagai bantuan untuk kepemimpinan Palestina," kata Mills.

"Bantuan AS bermanfaat bagi jutaan warga Palestina biasa dan membantu melestarikan lingkungan stabil yang menguntungkan Palestina dan Israel."

"Pada saat yang sama, saya harus menjelaskan, AS akan mempertahankan dukungannya yang teguh untuk Israel," tambahnya.

Mills juga mengatakan bahwa sementara pemerintahan Biden menyambut baik kesepakatan membangun hubungan diplomatik antara Israel dan empat negara Arab yang ditengahi oleh Trump.

Ia mengakui bahwa "normalisasi Arab-Israel bukanlah pengganti perdamaian Israel-Palestina".

Sebelum Mills mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Palestin Riad al-Maliki menyatakan; "Kami menantikan pembalikan tindakan melanggar hukum dan bermusuhan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump dan siap bekerja sama untuk perdamaian."

Perwakilan Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan "satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian nyata adalah melalui negosiasi bilateral langsung", dan bahwa Dewan Keamanan harus meminta Palestina untuk memulai pembicaraan berdasarkan rencana Trump," yang merupakan hal yang baik.

Para pemimpin Palestina memutuskan kontak dengan pemerintahan Trump pada 2017, setelah dia memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS ke kota itu dari Tel Aviv.

Pada 2018, Trump mengakhiri pendanaan ratusan juta dolar bagi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Kala itu bantuan diberikan kepada 5,5 juta orang di seluruh Timur Tengah, Trump menyebutnya sebagai "operasi cacat yang tidak dapat diperbaiki".