Kritik Kudeta, FPCI Minta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

FPCI turut meminta agar Suu Kyi segera dilepaskan. Suu Kyi ditangkap pada Senin 1 Februari dan lokasinya kini belum diketahui.

"FPCI meminta kepemimpinan militer Myanmar untuk memastikan pelepasan cepat tanpa syarat bagi Daw Aung San Suu Kyi dan rekan-rekan politiknya dan semua tahanan politik yang sedang ditangkap," ucap Dino.

Selain Suu Kyi, tokoh-tokoh partai berkuasa National League for Democracy juga ikut ditangkap, begitu pula Presiden Myanmar Win Myint. FPCI berharap agar mereka semua juga dibiarkan menyuarakan aspirasi politiknya.

FPCI menyorot bahwa NDL merupakan pemenang pemilu, sehingga otomatis mereka mewakili porsi rakyat yang besar. Maka dari itu, militer yang mengaku ingin menyelesaikan masalah negara perlu berkonsultasi dengan NDL.

"Solusi bersifat sepihak atau eksklusif tidak akan pernah menyelesaikan masalah-masalah politik mendasar di Myanmar," jelas Dino.

Sejauh ini, negara-negara ASEAN belum satu suara mengecam kudeta Myanmar. Namun, FPCI menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Myanmar tidak sejalan dengan Piagam ASEAN.

Pada Piagam ASEAN, ada komitmen agar rakyat dan anggota negara ASEAN hidup dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis, serta memperkuat demokrasi, pemerintahan yang baik, memperkuat hukum, melindungi HAM, dan hak-hak fundamental.

"Kami mendorong ASEAN agar terus secara kompak mendorong Myanmar agar menghidupi semangan Piagam ASEAN dan visi ASEAN Political Security Community. Sebabnya, apa yang terjadi di Myanmar itu tidak hanya penting untuk Myanmar, tetapi untuk masa depan di rumah kita bersama Asia Tenggara," jelas Dino.

Lebih lanjut, komunitas internasional, terutama ASEAN, juga diminta agar terlibat untuk mengobservasi pemilihan umum di Myanmar apabila militer mengadakannya.

"Pemilihan di Myanmar haruslah diputuskan oleh kehendak rakyat dan bukan oleh desain elit politik," ujar Dino.