Kudeta Myanmar Kemunduran Demokrasi, Respons ASEAN Dinilai Lamban

Militer Myanmar Kerahkan Kendaraan Lapis Baja Blokir Jalan Menuju Gedung Parlemen — Tentara Myanmar berjaga di penghalang jalan yang diawaki dengan kendaraan lapis baja di jalan menuju gedung parlemen di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (2/2/2021). Militer Myanmar juga enahan politisi senior termasuk peraih Nobel dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. (AP Photo)

Liputan6.com, Myanmar - Militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Senin 1 Februari 2021. Selain Aung San Suu Kyi, dalam kudeta yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing, militer menangkap pemimpin sipil Myanmar lainnya seperti Presiden Win Myint, sejumlah pejabat negara serta tokoh politik lainnya.

Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai kudeta di Myanmar sebagai kemunduran demokrasi.

"Saya menilai kudeta di Negeri Pagoda Emas itu sebagai kemunduran demokrasi. BKSAP DPR RI sangat prihatin terhadap peristiwa tersebut."

Militer dan partai afiliasinya, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), menuduh parlemen telah melakukan pelanggaran pada Komisi Pemilihan Umum dalam pemilu 8 November 2020 yang menghasilkan anggota dari parlemen di dominasi oleh anggota NLD.

Kudeta berlangsung saat hasil pemilu Myanmar yang baru saja digelar pada 2021 belum memulai persidangan.

Saksikan Video di Bawah Ini:

Situasi Myanmar memanas dengan terjadinya perebutan kekuasaan oleh militer kepada Kanselir Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada Senin, 1 Februari 2021 dini hari.

2 dari 3 halaman

Penyelesaian Kasus Rohingya Menjadi Terancam

Pengungsi Rohingya dari Rakhine State, Myanmar di Bangladesh. (Dokumentasi KBRI Dhaka)

Fadli mengatakan, aksi tersebut akan berdampak buruk pada demokrasi karena pemerintah kehilangan alat kontrol kekuasaan.

"Pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar itu telah menghilangkan peran parlemen sebagai alat kontrol kekuasaan. Ini buruk bagi demokrasi. Kejadian ini perlu segera direspon oleh AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly), yang merupakan organisasi parlemen negara-negara ASEAN," katanya.

Selain demokrasi, penyelesaian kasus dalam Rohingya juga terancam akan mengalami penghambatan.

Sejak 2017, ratusan ribu penduduk Rohingya terusir dan memutuskan untuk mengungsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Fadli, "Tindakan militer Myanmar ini jelas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara brutal."

Dengan kudeta ini, ungkapnya, kasus Rohingya akan semakin terabaikan dan mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik ini untuk menahan diri.

"Di era kepemimpinan sipil saja masalah Rohingya tak bisa diselesaikan dengan baik, karena pemimpin sipilnya takut kepada militer. Sekarang, dengan kudeta militer dan krisis politik, kasus Rohingya akan semakin diabaikan pemerintah Myanmar. Itu sebabnya saya mendesak agar semua pihak yang terlibat konflik di Myanmar menahan diri," jelasnya.

Fadli sempat melihat langsung tempat pengungsian warga Rohingya di Cox Bazaar, perbatasan Bangladesh pada akhir 2017. Tempat pengungsian tersebut dihuni ratusan ribu warga Rohingya yang selamat dari militer Myanmar.

Fadli juga mendorong ASEAN untuk melakukan tindakan yang progresif dalam persoalan di Myanmar. "Menurut saya, ASEAN perlu mendorong terjadinya dialog, dan mungkin juga power sharing antarfaksi yang terlibat konflik. Sebab, selama ini ASEAN sangat lamban dan tak banyak berfungsi dalam mengatasi persoalan-persoalan semacam itu. ASEAN kelihatan tak berdaya dalam menangani masalah Rohingya apalagi kini ada kudeta."

Reporter: Paquita Gadin

3 dari 3 halaman

Infografis Waspadai 3 Gejala Khusus Covid-19 pada Lansia

Myanmar
Negara
Negara yang terkenal dengan sumber daya alam yang banyak serta ekonominya yang stabil.
Lihat Selengkapnya
Myanmar
Fadli Zon
Politisi
Fadli Zon lahir di Jakarta, 1 Juni 1971. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Lihat Selengkapnya
Fadli Zon
kudeta
Rohingya