Sisi Lain Kudeta Myanmar, Aksi Kelompok Pendukung Militer Kibarkan Bendera

Amerika Serikat (AS) menyerukan pemulihan demokrasi Myanmar setelah militer melakukan kudeta dan menangkap Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya. Amerika "akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.

Sedangkan China, yang kerap kali menentang intervensi PBB di Myanmar, menyerukan semua pihak untuk "menyelesaikan perbedaan".

"China adalah tetangga sahabat bagi Myanmar dan berharap berbagai pihak di Myanmar akan menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat, di bawah kerangka konstitusional dan hukum untuk melindungi stabilitas politik dan sosial," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada Senin (01/02).

Lain halnya dengan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang mengatakan kepada wartawan bahwa Moskow mengikuti perkembangan di Myanmar, tetapi belum dapat berkomentar banyak.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "dengan keras" mengutuk penahanan militer terhadap Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para pemimpin lainnya. "Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Jepang, India, Turki, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel juga mengecam kudeta Myanmar dan mendesak militer untuk segera membebaskan Suu Kyi serta memulihkan demokrasi.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan "keprihatinan" seraya mendesak kedua belah pihak "menahan diri".

Di sisi lain, juru bicara kepresidenan Filipina, Harry Roque mengatakan situasi di Myanmar adalah "masalah internal".

"Perhatian utama kami adalah keselamatan warga kami," katanya. "Angkatan bersenjata kami bersiaga jika kami perlu mengangkut mereka serta kapal angkatan laut untuk memulangkan mereka jika perlu."