Kudeta Myanmar: Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer, Internet Putus

Oleh Tommy Kurnia pada 01 Feb 2021, 08:10 WIB
Diperbarui 02 Feb 2021, 17:58 WIB
FOTO: Kampanye Pendukung Partai Aung San Suu Kyi Jelang Pemilu Myanmar
Perbesar
Pendukung partai National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi berkonvoi dengan truk saat kampanye pemilihan umum bulan depan di Naypyitaw, Myanmar, Rabu (21/10/2020). (AP Photo/Aung Shine Oo)

Liputan6.com, Naypyitaw - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dilaporkan telah ditangkap militer pada Senin pagi (1/2/2021). Ancaman kudeta Myanmar semakin nyata. 

Rezim Suu Kyi sedang berseteru dengan militer yang tidak terima dengan hasil pemilihan November 2020.

Pekan lalu, aroma kudeta di Myanmar sudah tercium oleh para diplomat negara barat, serta PBB. Mereka telah meminta agar militer menghormati hasil demokrasi. 

Menurut laporan AP News, Aung San Suu Kyi sekarang berstatus tahanan rumah. Jaringan internet dan telepon di ibu kota Naypyitaw sudah putus. 

Saluran TV Myanmar Visual Television dan Myanmar Visual Radio tidak menyiarkan acara reguler mereka Senin pagi ini.

Tak terima kalah, militer menuduh ada kecurangan, meski tak bisa memberikan bukti. Komisi pemilihan di Myanmar lantas menolak tuduhan militer.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Suu Kyi Ditangkap

Kanselir Negara Myanmar Aung San Suu Kyi di Sidang PBB
Perbesar
Kanselir Negara Myanmar Aung San Suu Kyi di Sidang PBB. Dok: AFP

Menurut laporan BBC, juru bicara NLD, Myo Nyunt, berharap akan ada proses sesuai hukum. Dia sendiri juga memprediksi akan ditangkap.

"Saya ingin memberitahu rakyat agar tidak merespons dengan keras dan saya ingin mereka berbuat sesuai hukum," terangnya.

Belakangan ini, Suu Kyi sedang berseteru dengan militer karena hasil referendum pada November 2020. Militer menolak hasil pemilihan itu. 

Akhir pekan lalu, para duta besar negara barat dan PBB sudah takut terjadi kudeta di Myanmar. 

VOA News melaporkan bahwa lusinan diplomat telah khawatir. Dubes Eropa meminta agar militer tidak mengubah hasil pemilu.

"Kami mendorong militer dan semua pihak di negara ini untuk mengikuti norma-norma demokrasi, dan kami menolak adanya usaha untuk mengubah hasil pemilu atau merusak transisi demokratis Myanmar," tulis pernyataan dari Kedubes Australia, 12 negara Eropa, misi diplomatik Uni Eropa, Selandia, dan Amerika Serikat. 

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya