Sukses

Kurangi Penahanan, Joe Biden Hentikan Kontrak Pemerintah AS dengan Penjara Swasta

Presiden Joe Biden meminta Kementerian Kehakiman berhenti bekerja sama dengan penjara swasta.

FOTO: Joe Biden Batalkan Larangan Transgender Masuk Militer AS Era Donald Trump
Perbesar
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani Perintah Eksekutif yang membatalkan larangan bagi transgender untuk masuk militer AS pada era Donald Trump di Kantor Oval Gedung Putih, Washington, Senin (25/1/2021). (AP Photo/Evan Vucci)

Liputan6.com, Washington, D.C. - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melarang Kementerian Kehakiman untuk melanjutkan kontrak dengan fasilitas penjara swasta. Kebijakan itu diambil melalui executive order (perintah eksekutif) yang telah ditandatanganinya.

Pada perintah yang terbit pada 26 Januari 2021, Presiden Joe Biden menyatakan banyak minoritas yang dipenjara di AS, sehingga sistem penjara memberatkan masyarakat dan tidak membuat aman.

BACA JUGA: Jangan Sembarangan Merusak Bunga Sakura di Jepang, Ancaman Denda hingga Penjara Menanti
BACA JUGA: Kisah Inspiratif Napi di Dubai: Ajarkan Ratusan Tahanan Menghafal Al-Quran
BACA JUGA: Pria di AS Dipenjara 30 Tahun Usai Pakai Identitas Orang Lain selama Lebih dari 3 Dekade

Baca Juga

Joe Biden lantas melarang pemerintah bekerja dengan fasilitas penjara swasta agar penangkapan dan penahanan berkurang.

"Untuk mengurangi level pemenjaraan, kita harus mengurangi insentif keuntungan untuk pemenjaraan dengan menghapus ketergantungan Pemerintah Federal kepada fasilitas detensi kriminal yang dikelola swasta," ucap Joe Biden seperti dilansir situs Gedung Putih, Rabu (27/1/2021).

Sebagai solusinya, Joe Biden menyebut sistem penjara akan memprioritaskan rehabilitasi dan penebusan kesalahan. Sementara, penjara swasta dinilai gagal membantu persiapan terpidana saat bebas.

"Individu yang dipenjara seharusnya diberi kesempatan adil untuk reintegrasi secara penuh kepada masyarakat mereka. termasuk berpartisipasi dalam pemrogaman yang dibuat untuk memiliki pendapatan hidup, mendapat rumah yang terjangkau, dan berpartisipasi pada demokrasi kita sebagai sesama warga," ujar Biden.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden AS Joe Biden menghadapi berbagai tantangan tersendiri di pekan pertama pemerintahannya, mulai dari percepatan vaksinasi massal Covid hingga sidang pemakzulan presiden pendahulunya, Donald Trump. Ikuti liputan VOA selengkapnya

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Penjara Swasta Tidak Aman

Ilustrasi Penjara
Perbesar
Demi membeli ponsel sang anak yang menjalani sekolah online, seorang pria bekerja giat dari dalam sel penjara. (Foto: Unsplash)

Joe Biden berkata penjara Pemerintah Federal harus memastikan adanya perlakuan manusiawi. Akan tetapi, ia menyebut penjara swasta gagal melakukan standar yang sama.

Berdasarkan temuan Kementerian Kehakiman pada 2016, fasilitas penjara swasta tidak memiliki level keselamatan dan keamanan baik itu bagi orang yang bekerja di sana.

"Kita memiliki tugas untuk menyediakan individu-individu itu dengan kondisi pekerjaan dan penghidupan yang aman," ujar Biden.

Meski baru beberapa hari menjabat, Joe Biden telah menandatangani sekitar 30 executive order. 

Presiden AS bisa membuat aturan dengan executive order tanpa melalui Senat. Kelemahan dari cara ini adalah bisa dihapus oleh presiden selanjutnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.