Teori Konspirasi, Salah Satu Kendala Program Vaksinasi COVID-19 di Indonesia?

Pada kesempatan yang sama, ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Daeng M. Faqih juga mengikuti diskusi daring tersebut.

Ia mengatakan bahwa di beberapa daerah, protokol kesehatan masih terlihat berat.

"Tidak kelihatan impact-nya bisa menurunkan angka kejadian bahkan sekarang angka kejadian terus menaik," katanya, "Kasus yang aktif juga di kabarkan naik 40% setelah liburan kemarin."

Ia mengusulkan bahwa harus ada satu M lagi dari protokol 3M yaitu menjaga daya tahan tubuh.

Menurutnya, 3M hanya merubah prilaku dan untuk masyarakat terhindar dari penyakit, masyarakat juga harus menjaga daya tahan tubuh.

"Menurut teori-teori kesehatan masyarakat untuk kita terhindar dari sebuah penyakit yang harus di modifikasi bukan hanya perilaku," jelasnya, "Minimal tiga hal. Satu memang mengubah perilaku, kedua menjaga atau memodifikasi genetik atau daya tahan tubuh, mungkin perlu ditambah satu M untuk menjaga daya tahan tubuh."

Ia juga mengatkan bahwa perlu adanya modikasi lingkungan karena jika masyarakat sudah berprilaku dengan baik namun daya tahan tubuh dan lingkungan tidak dijaga, maka protokol kesehatan akan kurang maksimal.

Dr. Daeng juga menegaskan bahwa IDI akan ikut menjadi model untuk pelaksanan vaksin COVID-19 dan sudah menyiapkan tim khusus pakar vaksin yang akan membantu menjawab pertanyaan bagi dokter-dokter yang masih ragu tentang vaksin COVID-19.

Ia juga mengatakan bahwa dokter dilarang untuk memberikan berita-berita yang tidak ada dasar ilmu yang benar seperti opini atau berita dengan sumber yang tidak jelas.

"Dokter hanya boleh menyampaikan pernyataan dalam kehidupan profesi pada hal-hal yang berdasarkan keilmuan yang benar," katanya.

Dalam diskusi tersebut, dr. Siti Nadia Tarmizi menjelaskan sistem keberlangsungan vaksinasi COVID-19.

Untuk waktu pelaksanaan, vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan profil keamanan vaksin.

Gelombang satu adalah periode vaksinasi Januari - April 2021 yang memprioritaskan petugas kesehatan, petugas publik, dan lansia.

Gelombang kedua akan dilaksanakan dari April - Maret 2021 untuk masyarakat rentan yang tinggal di daerah dengan resiko penularan tinggi lalu masyarakat lainnya.

Pelayanan vaksin COVID-19 tersebut ini akan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari pemerintah maupun swasta seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Untuk menurunkan tingkat keraguan masyarakat terhadap COVID-19, ia juga memberi ilustrasi bagaimana vaksin COVID-19 dapat melindungi masyarakat dari virus tersebut.

Jika tidak ada yang diimunisasi, penyakit menular menyebar di seluruh masyarakat.

Jika ada beberapa orang yang mendapat imunisasi, penyakit menular menyebar melalui beberapa orang.

Jika sebagian besar masyarakat telah diimunisasi, penyebaran penyakit menular dapat dikendalikan. Beberapa yang tidak diimunisasi ikut terlindungi karena adanya herd immunity.

Herd immunity itu sendiri juga akan tercapai jika minimal 75% dari masyarakat sudah melakukan vaksinasi COVID-19.

Ada lima instruksi dari presiden untuk program vaksinasi COVID-19, yaitu:

1. Vaksin COVID-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.

2. Seluruh jajaran kabinet, kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

3. Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersadiaan dan vaksinasi secara gratis.

4. Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin COVID-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat yang digunakan aman.

5. Meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Untuk informasi resmi terkait vaksinasi COVID-19 kunjungi website: http://s.id/infovaksin

Reporter : Paquita Gadin