Indonesia-Inggris Gelar Lokakarya Perlindungan Data dan Keamanan Siber di Telemedicine

Ilustrasi telemedicine, berobat online, konsultasi kesehatan online. Kredit: National Cancer Institute via Unsplash

Liputan6.com, Jakarta - Konsultan dari Cyber Capacity Unit Inggris (CCU) menyampaikan pada Senin (18/1) bahwa pemerintah Inggris melakukan program kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Digital Access Programme untuk mengadakan "Lokakarya Perlindungan Data dan Keamanan Siber" di Telemedicine.

Lokakarya Perlindungan Data dan Keamanan Siber di Telemedicine berfokus untuk meningkatkan standar perlindungan data dan keamanan siber di telemedicine di Indonesia.

Digital Access Programme ini mengeluarkan anggaran hingga £ 16,5 juta (Rp 315 miliar) selama empat tahun.

Hal itu bertujuan untuk melanjutkan dukungan dari Pemerintah Inggris dan Indonesia dalam MOU bidang kesehatan pada Juni 2020.

Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengatakan dalam rilisnya pada 18 Januari 2021 bahwa di masa pandemi COVID-19, penggunaan internet dan telemedicine menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung tindakan pencegahan dan pembatasan sosial.

Pemberian konteks strategis secara keseluruhan dan panduan tentang keamanan siber dan data pribadi, serta bagaimana membangun kapasitas jangka pendek dan panjang di telemedicine merupakan tujuan dari diadakannya lokakarya daring itu.

Kedubes Inggris mengatakan bahwa saat ini, salah satu bidang kerja sama utama yang menjadi fokus adalah mendukung Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes) melalui pembuatan desain kerangka kerja dan implementasi regulasi Telemedicine.

Head of Economics and Digital Team British Embassy Jakarta, Ginny Ferson, perwakilan dari Kemenkes yaitu dari Pusat Data dan Informasi, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan Biro Kerjasama Internasional, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menghadiri lokakarya pertama.

Sambutan dari Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn:

“Telemedicine adalah peluang besar untuk meningkatkan akses dan mengurangi biaya layanan kesehatan di semua kalangan. Secara global, penggunaan Telemedicine telah berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir, termasuk di Inggris dan Indonesia," kata Rob Fenn.

Rob Fenn melanjutkan, "Kami sangat senang telah memiliki beberapa bentuk perjanjian dan proyek kerja sama yang sedang berjalan dengan Kementerian Kesehatan. Proyek yang didanai oleh Pemerintah Inggris melalui Digital Access Programme ini, bermitra dengan Cyber Capacity Unit Inggris".

"Proyek ini adalah salah satu contoh dari pekerjaan penting yang kami lakukan bersama dengan pemerintah Indonesia, dibawah MOU bidang Kesehatan," tambahnya, demikian dikutip dari rilis Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada 18 Januari 2021.

Saksikan Video Berikut Ini:

Memakai masker jadi salah satu protokol wajib di masa pandemi Covid-19. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat menggunakan masker. Apa saja?

2 dari 4 halaman

Sambutan dari Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemenkes RI

Menghindari Risiko Penyakit Jantung — Ilustrasi Alat Medis Credit: pexels.com/pixabay

"Baik pemerintah Inggris maupun Indonesia, serta banyak negara lain, telah melihat peningkatan aktivitas di dunia maya selama pandemi COVID-19, terutama terkait dengan medis dan kemampuan perawatan kesehatan," jelas Rob Fenn.

Ia juga menuturkan bahwa "Lokakarya hari ini merupakan bagian pertama dari sebuah rangkaian di mana Cyber Capacity Unit akan membahas berbagai masalah tematik utama yang terkait dengan perlindungan data dan standar keamanan siber di telemedicine. Lokakarya ini juga memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar lebih banyak dari Kementerian Kesehatan tentang pendekatan di sektor yang sangat penting ini".

Sambutan lainnya juga disampaikan oleh Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Andreano Erwin.

Andreano Erwin mengatakan bahwa "Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar dan terdiri dari ribuan pulau, untuk itu Indonesia perlu mengembangkan pelayanan kesehatan digital atau digital health technology.

"Dengan berkembangnya pelayanan kesehatan digital diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Saya yakin ini akan membawa manfaat bagi lebih dari 269 juta orang yang tinggal di 17.504 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia," terangnya.

Ia menambahkan,"Dengan memperkuat keamanan siber dan perlindungan data kesehatan pribadi terhadap penyelenggaraan telemedicine di Indonesia, maka akan membuka akses yang lebih luas terhadap keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia".

3 dari 4 halaman

Topik-topik Lokakarya

Ilustrasi emergency kit untuk Anda bawa saat berlibur di musim hujan. (dok Pixabay/https://pixabay.com/id/illustrations/dokter-bagasi-verbandszeug-patch-1015624//Adhita Diansyavira)

Adapun pernyataan lainnya dari Cyber Capacity Unit (CCU) Inggris, Oliver Hoare, yang menyampaikan bahwa "CCU sangat senang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan rangkaian lokakarya yang pertama, melalui Digital Access Programme Pemerintah Inggris di Indonesia. Selama program ini, kami akan membahas berbagai macam topik mengenai data dan keamanan siber, dari berbagi informasi ancaman intelijen, hingga privasi warga dan pengujian serta latihan siber.

Pernyataan dari Oliver Hoare, juga menyebutkan situasi pandemi COVID-19, yang "saat ini mendorong banyak pemerintah memprioritaskan sektor perawatan kesehatan global, dan yang kami sampaikan melalui lokakarya di Indonesia kali ini memastikan bahwa telemedicine akan menjadi layanan yang aman dan tepercaya, memainkan peran penting dalam perawatan kesehatan di masa depan dan membantu mengurangi ancaman pandemi".

Lokakarya tersebut membahas topik-topik, di antaranya adalah kebijakan Indonesia tentang keamanan siber dan perlindungan data dan praktik terbaik dari inggris tentang perlindungan data di sektor kesehatan.

Tujuan dari dilakukannya Digital Access Programme adalah untuk mendukung akses digital yang inklusif, terjangkau, aman, dan terjamin bagi komunitas marginal dan untuk meningkatkan ekonomi berbasis teknologi digital, serta membuka pekerjaan terampil dan peluang bagi pemerintah daerah.

4 dari 4 halaman