OPINI: Perusahaan-Perusahaan Media Sosial Menjadi 'New Kingmaker'?

Seperti ramai diberitakan, Rusia telah ikut campur dalam pilpres AS 2016 sehingga membuat Trump terpilih. Hanya saja, hingga saat ini isu interferensi Rusia terkesan sangat samar-samar. Apalagi Trump telah memberi pengampunan kepada para aktor utama yang diduga terlibat seperti Paul Manafort, Roger Stone, dan Michael Flynn, setelah mereka diputus bersalah dan masuk penjara berdasarkan hasil investigasi Special Counsel Robert Mueller dan keputusan pengadilan.

Menurut laporan Mueller setebal 448 halaman yang bertajuk "Report On The Investigation Into Russian Interference In The 2016 Presidential Election", campur tangan Rusia dalam pilpres AS dilakukan melalui dua operasi: (1) sebuah entitas Rusia melakukan kampanye media sosial yang menguntungkan Donald Trump dan merusak citra Hillary Clinton; (2) badan intelijen Rusia melakukan peretasan terhadap komputer milik entitas, pegawai dan relawan dalam tim kampanye Clinton dan kemudian merilis dokumen-dokumen yang dicuri tersebut melalui DCLeaks, Guccifer 2.0, dan WikiLeaks. Kemudian rilis dokumen-dokumen curian tersebut dipromosikan oleh akun-akun media sosial yang dikontrol oleh militer Rusia.

Kampanye media sosial Rusia tersebut menjangkau ratusan juta pengguna media sosial di AS. Hasilnya adalah ketegangan di antara masyarakat AS dari kedua kubu capres dan tentunya tingkat kesukaan pemilih yang semakin rendah terhadap capres Partai Demokrat Hilary Clinton. Menurut FiveThirtyEight, WikiLeaks menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kekalahan Clinton di 2016.

Trump dan para petinggi Partai Republik tentunya menolak mentah tudingan bahwa kemenangan  Trump di pilpres 2016 merupakan hasil kampanye media sosial dan peretasan unsur-unsur intelejen Rusia. Mereka bahkan manuding investigasi interferensi Rusia merupakan bagian dari tindakan ilegal presiden Obama memata-matain aktivitas kampanye Trump.

Tapi terlepas dari ada tidaknya campur tangan Rusia pada pilpres 2016, Trump adalah kandidat presiden AS pertama di era teknologi media sosial yang sudah ‘mature’. Tim kampanye Trump juga mampu memanfaatkan kemampuan media sosial jauh dari sekadar alat untuk mobilisasi kaum muda seperti di era Barack Obama atau sebagai tempat penyebaran iklan politik dengan topik-topik tradisional (misalnya penyampaian ‘visi-misi’ di bidang ekonomi dan sosial) seperti yang dilakukan Clinton.

Apalagi menurut data Bloomberg dana kampanye yang berhasil digalang Trump yang hanya separonya Clinton (US$646.8 juta vs. US$1.191 juta). Jadi ketergantungan Trump pada media sosial yang biayanya lebih mudah dan saat itu menurut Statista sudah digunakan oleh 77% penduduk AS menjadi  sangat tinggi.

Trump sendiri mengakui, media sosial berperan besar dalam membantunya menjadi penghuni Gedung Putih. “Saya tidak yakin akan bisa ada di sini [kursi kepresidenan] tanpa dukungan media sosial,” demikian pengakuan Trump dalam sebuah wawancara dengan Fox Business News pada 2017.

Menurut Dipayan Ghosh, CoDirector, The Digital Platforms & Democracy Project and Shorenstein Fellow di Harvard Kennedy School, dalam esai bertajuk "Social media and politics: Towards Electoral Resilience" di majalah digital Resilience terbitan Lembaga think tank "New America", kemampuan segmentasi audience dan ad-rouding canggih yang ditawarkan oleh platform-platform media sosial memungkinkan tim kampanye Trump mendesain konten-konten 'menohok' yang langsung menjangkau audience yang dibidik.

Selain itu, tim kampanye Trump memanfaatkan celah regulasi saat itu yang tidak mengharuskan adanya transparansi iklan politik di Internet dengan memasang ‘dark ads’ yakni iklan-iklan yang ditujukan pada 'micro-targeted social media audiences’ dan hanya audiens tersebut yang bisa melihat iklan tersebut.

Tidak heran jika iklan-iklan yang disebar oleh tim kampanye melalui media sosial sedikit sekali diketahui publik. Juga kemungkinan adanya taktik-taktik mencurigakan yang diterapkan tim Trump dalam aktivitas media sosial mereka menjadi sulit dilacak.

Di mata para pemilih Partai Republik, Pilpres AS 2020 merupakan pilpres yang paling tidak ‘legitimate’ sepanjang sejarah.  Menurut poling Politico/Morning Consult bulan November, 70% pemilih Partai Republik menyatakan pilpres tidak bebas dan adil. Sementara itu, poling Quinnipiac University bulan Desembar menunjukkan, 77% pendukung Partai Republik yakin kemenangan Biden sarat dengan kecurangan. Serupa dengan poling Quinnipiac, poling yang digelar Fox News di bulan yang sama juga mengungkapkan, 77% pemilih Partai Republik menuduh kemenangan Trump telah dicuri.

Jika mengacu pada survei-survei tersebut, penyerbuan Capitol Building oleh para pendukung fanatic Trump yang merengut 5 korban jiwa mungkin bisa dipahami. Tapi juga bisa dibilang sangat absurd karena mereka tidak pernah mempertanyakan keabsahan proses pemilihan Senator dan Anggota DPR; padahal, seperti hal di Indonesia, ketiganya berjalan berbarengan dengan pemilih yang kurang lebih sama.

Yang pasti, sikap skeptis para pemilih Partai Republik terhadap pemilu yang bebas dan adil memang bukan hal yang semerta-merta. Semuanya dibentuk oleh proses misinformasi masif yang dimulai sebelum Trump terpilih hingga selama hampir 4 tahun Trump menjabat.  Selama kampanye pilpres 2016, misalnya, Trump kerap melontarkan tuduhan tanpa bukti bahwa pilpres 2016 akan diwarnai ‘voter fraud’ sehingga dia tidak memberi jaminan akan menerima hasil pilpres.

Menurut The Washington Post- Fact Checker, sejak resmi menjabat pada 20 Januari 2017 hingga Oktober 2020, Trump melontarkan lebih dari 22.000 kebohongan atau pernyataan menyesatkan, 3700 di antaranya disampaikan melalui media sosial. Berbagai penyataan palsu Trump di media sosial menyebar nyaris tidak terkontrol.

Menurut Elizabeth Dwoskin and Craig Timberg, wartawan teknologi The New York Times, dampak besar pernyataan palsu atau menyesatkan Trump di media social tidak saja karena pengukutnya yang mencapai lebih dari 88 juta pengikutnya tapi juga karena misinformasi tersebut diamplikasi melalui “vital feedback loop antara presiden, influencer terkemuka dan para pengikut setianya.”

Merujuk pada sejumlah penelitian, Dwoskin dan Timberg menyebut feedback loop tersebut sangat membayakan integritas debat politik di AS dan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kegiatan operatif Rusia pada 2016 dan aktivitas spionasi musuh-musuh AS lainnya.

Analisis ini memberi jawaban mengapa lebih dari 70% pemilih Partai Republik meyakini pilres 2020 sarat kecurangan dan Biden bukan presiden AS yang sah, padahal 60 keputusan pengadilan dari tingkat negara bagian hingga Mahkamah Agung mementahkan semua klaim Trump karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat.

Kekuatan "Social Media Megaphone" Trump sedikit luntur Ketika platform-platform milik Big Tech ini sejak Mei 2020 mulai melabeli atau bahkan menghapus postingan-postingan media sosial yang menyesatkan atau sarat kebohongan terkait perluasan mail-in voting dan misinformasi COVID-19. Hawley menuduh tindakan platform media sosial tersebut bermotivasi politik dan membahayakan previlage yang melindungi Big Tech dari tanggung jawab atas konten yang diposting oleh pengguna.

Trump dan para politisi Partai Republik semakin meradang ketika platform media sosial membatasi penyebaran berita soal email rahasia capres Joe Biden dalam 'laptop Hunter Biden' yang menjadi headline di harian New York Post pada 14 Oktober 2020. Mereka menyebutnya pembatasan ini sebagai bentuk 'Big Tech censorship' atau bahkan 'election interference' yang menguntungkan Biden.

"Belum pernah terjadi sebelumnya terajadi penyensoran terhadap pemberitaan sebuah media besar. Big Tech telah melanggar batas dan harus diminta pertanggungjawaban," kata Ted Cruz seperti dikutip BBC. Sementara dalam cuitannya Cruz dengan geram berujar: "#BigTech CEOs are drunk on power & must be held accountable for interfering in this election."

Hawley bahkan menuding tindakan para pemain media sosial telah melakukan intervensi terkoordinasi dengan tim kampanye Biden dan meminta Komisi Pemilu Federal (FEC) memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran keuangan kampanye dan aturan main pemilu lain dalam kasus tersebut.

‘Penyensoran’ berita laptop Hunter Biden itu berujung pada pemanggilan dua bos perusahaan media sosial oleh Senate Judiciary Committee untuk menjelaskan tindakan mereka dalam kasus ini.

Media Sosial Sebagai 'Kingmaker' Baru

Editorial bartajuk "Social media a new kind of kingmaker" dalam harian Irish Examinar edisi 4 September 2020 memaparkan bagaimana News Corp. yang memiliki The Sun di Inggris dan Fox News di AS di masa lalu kerap menepuk dada karena calon atau partai yang mereka dukung menang dalam pemilu. Trump, John Major dan Brexit adalah tiga dari sekian banyak ‘produk’ politik yang di sana Rupert Murdoch memegang peran cukup besar.

Tapi seiring dengan naiknya popularitas media sosial, pamor Murdoch sebagai ‘kingmaker’ politik mulai memudar. “Meskipun masih memiliki kekuatan, meskipun kerap didekati para politisi—termasuk Trump—dia [Murdoch] dan platform beritanya sudah semakin tidak menarik,” papar editorial tersebut.

Lebih lanjut editorial tersebut menyebutkan, kekuatan bos News Corp itu sudah kalah dibandingkan kekuatan baru yang dimiliki petinggi media sosial yang hingga saat ini sulit ditundukkan oleh lembaga penegakan hukum, regulator, kongres atau bahkan pemerintah seperti Uni Eropa.

Pembatalan akun media sosial Trump menjadi bukti paling nyata bahwa media sosial dan Big Tech dibelakangnya sangat "powerful".

“Tidak ada pasal dalam Konstitusi [AS] yang melarang perusahaan swasta menerapkan kebijakannya,” kata Andrew Marantz, staf penulis The New Yorker.

Tapi menurutnya, penyensoran seorang kepala negara di media sosial merupakan sebuah preseden berbahaya. Pada sisi lain, perusahaan-perusahaan media sosial membiarkan aturan mereka dilanggar sehingga seorang presiden selama bertahun-tahun bisa dengan bebasnya menggunakan plafrom media sosial yang sangat kuat untuk merendahkan martabat kaum perempuan, memicu rasisme, bermain-main dengan perang nuklir dan mendorong tindak subversif bersenjata juga adalah preseden yang tidak kalah berbahayanya.

Meski begitu, menurut Marantz, kemampuan perusahaan-perusahaan media sosial untuk bisa menjadi penentu survive atau luluh lantaknya sebuah negara demokrasi seperti AS juga mengindikasikan bahwa para petinggi mereka bisa ditekan atau diatur oleh regulasi untuk menggunakan platform mereka secara lebih bijak.

Untuk yang satu ini, Ghosh sepakat: “Tidak mungkin [AS] bisa membangun sebuah sistem elektoral yang kuat tanpa upaya melawan pengaruh dari ‘kolusi’ antara praktik bisnis perusahaan-perusahaan media sosial dengan aksi manipulasi politik."