Steve Dillingham Direktur Biro Sensus AS Mundur, Dituduh Menyenangkan Presiden AS

Oleh Liputan6.com pada 19 Jan 2021, 10:30 WIB
Diperbarui 19 Jan 2021, 11:05 WIB
Ilustrasi Amerika Serikat
Perbesar
Ilustrasi Amerika Serikat (AP)

Liputan6.com, Washington D.C - Jajaran di pemerintahan Donald Trump kembali rontok. Kali ini Direktur Biro Sensus Amerika Serikat (AS) Steve Dillingham.

Mengutip VOA Indonesia, Selasa (19/1/2021), ia mengundurkan diri pada Senin 18 Januari waktu AS. Ia dituduh mendukung seruan Partai Republik, untuk menyerahkan data kepada Presiden Donald Trump sebelum masa jabatannya berakhir.

Dillingham telah diawasi sejak surat pada 12 Januari dari Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan, Peggy E. Gustafson yang meminta penjelasan tentang perilakunya. Surat-menyurat itu mengungkap tuduhan saksi pelapor bahwa beberapa pejabat politik Biro Sensus menyuruh data tentang imigran illegal itu dikeluarkan lebih awal untuk menyenangkan Presiden AS.

Sejatinya hasil awal dijadwalkan akan dirilis paling cepat pada 6 Maret. Kendati demikian pejabat politik AS itu diduga mengeluarkannya lebih dini pada 5 Januari.

2 dari 3 halaman

Dalih Dillingham

Ribuan Bendera AS Sambut Pelantikan Joe Biden
Perbesar
Capitol AS terlihat di antara bendera-bendera yang ditempatkan di National Mall menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden di Washington, Senin (18/1/2021). Acara pengambilan sumpah Joe Biden akan berada dalam situasi berbeda dari pelantikan-pelantikan sebelumnya. (AP Photo/Alex Brandon)

Pendekatan dengan tekanan itu menimbulkan kekhawatiran di antara sebagian pejabat di biro itu bahwa data yang dirilis awal bisa membahayakan keaslian informasi. Seorang saksi pelapor menyarankan, jika dirilis dengan terburu-buru, data "secara statistik tidak dapat dipertahankan" dan bisa "disalahartikan, disalahgunakan, atau dengan cara lain menodai reputasi Biro."

Dalam pernyataan tanggapan atas surat itu, Dillingham menulis bahwa ia bertindak dengan amat berhati-hati.

Imigran gelap (tidak berdokumen) telah lama menjadi topik menarik bagi pemerintahan Trump terkait data sensus. Pada 2018, Gedung Putih mendorong untuk memasukkan pertanyaan tentang status kewarganegaraan dalam kuesioner, permintaan yang kemudian diblok oleh Mahkamah Agung AS.

3 dari 3 halaman

Saksikan Juga Video Ini:

Lanjutkan Membaca ↓