Jelang Trump Lengser, PM Israel Minta Pembangunan di Tepi Barat Dilakukan

FOTO: Polisi Israel Tembak Mati Pria Palestina di Tepi Barat — Petugas keamanan Israel memeriksa sebuah mobil setelah terjadinya upaya serangan di pos pemeriksaan az-Za'ayyem di Tepi Barat yang diduduki Israel pada 25 November 2020. Penyerang menabrakkan mobil terhadap pasukan keamanan di luar Yerusalem, kata otoritas Israel. (Xinhua/Muammar Awad)

Jakarta - PM Israel Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan adanya pembangunan dan meminta pihak berwenang untuk segera menyetujui pembangunan ratusan unit permukiman di wilayah Palestina yang diduduki. Itu terjadi hanya beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump yang pro-permukiman meninggalkan jabatannya.

Melansir DW Indonesia, Senin (18/1/2021), semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dianggap ilegal oleh kebanyakan komunitas internasional. Tetapi pemerintahan Trump pada 2019 menyatakan bahwa Washington tidak lagi menganggap permukiman sebagai pelanggaran hukum internasional.

Pemerintahan AS sebelumnya selama beberapa dekade menentang pembangunan permukiman baru di kawasan Palestina yang diduduki.

Presiden terpilih AS Joe Biden, yang akan dilantik pada hari Rabu (20/01), telah mengindikasikan bahwa pemerintahannya akan memulihkan kebijakan Washington sebelum Trump yang menentang perluasan permukiman.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina, pembangkit listrik satu-satunya di Gaza mati. Aktifitas warga setempat saat saat malam pun menjadi sangat terbatas.

2 dari 2 halaman

Jadi Isu Kampanye Pemilu

Kelompok masyarakat sipil Israel Peace Now mengatakan, otoritas perencanaan pembangunan Israel telah menyetujui "rencana untuk membangun 780 unit rumah di permukiman, kebanyakan dari mereka berada jauh di Tepi Barat."

"Tidak hanya aktivitas ini akan mengikis kemungkinan untuk penyelesaian konflik dengan Palestina dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek itu akan menempatkan Israel pada jalur yang bertabrakan dengan pemerintahan Biden yang akan datang," kata kelompok itu.

Seorang juru bicara Uni Eropa mengatakan, langkah itu "bertentangan dengan hukum internasional dan semakin merusak prospek solusi dua negara yang layak."

Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa meminta Israel untuk "membatalkan keputusan tentang permukiman ini dan menunjukkan kepemimpinan untuk membangun kembali kepercayaan dan saling percaya antara para pihak, yang diperlukan untuk kelanjutan perundingan Israel-Palestina yang berarti."

Para pengamat berpendapat, tidak hanya perubahan politik di Washington, namun Netanyahu juga memiliki alasan politik dalam negeri untuk mendorong perluasan pemukiman. "Perdana Menteri Netanyahu sekali lagi menempatkan kepentingan politik pribadinya di atas kepentingan negara," ungkap Peace Now.