India Minta WTO Longgarkan HAKI Vaksin COVID-19, Demi Akses Memadai

India turut mengkritik kebijakan kerja sama global yang dipimpin WHO dalam COVAX dan ACT Accelerator. Program-program itu dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksis global.

ACT-A menargetkan ada dua miliar dosis COVID-19 pada 2021. WHO berjanji sebanyak 1 miliar vaksin itu akan dialokasikan bagi lower middle income countries (LMIC) atau negara berpenghasilan ke bawah.

Namun demikian, India berkata itu belum cukup mengingat vaksin COVID-19 banyak yang butuh dua dosis. India lantas berargumen hanya ada 1 miliar orang yang dapat vaksin. India juga menilai ACT masih membutuhkan biaya.

"Dengan rezim dua dosis, ini hanya akan mencakup 1 miliar orang. Itu berarti bahwa meskipun ACT-A sepenuhnya dibiayai dan berhasil, yang tidak terjadi saat ini, tidak akan ada cukup vaksin untuk sebagian besar populasi global," jelas pihak India.

"Sekarang adalah waktunya bagi anggota WTO untuk bertindak dan mengadopsi Pengabaian (Waiver) untuk menyelamatkan nyawa dan membantu perekonomiankembali ke jalur kebangkitan dengan cepat," kata pemerintah India.

Proposal TRIPS Waiver ini diajukan oleh India dan Afrika Selatan, serta didukung Kenya, Eswatini, Mozambik, dan Pakistan.

Pada Desember 2020, Human Rights Watch (HRW) juga mendukung India agar WTO melakukan waiver terhadap hak intelektual vaksin.

HRW berkata proposal TRIPS Waiver bisa mempercepat transfer teknologi sehingga pemerintah berbagai negara bisa lebih terbantu dalam menyediakan vaksin.

"Proposal oleh India dan Afrika Selatan didesain untuk membantu pemerintah agar bisa menangani krisis kesehatan global yang luar biasa, " ujar deputi direktur eksekutif HRW, Bruno Stagno Ugarte, pada situs HRW.

Senada dengan pernyataan India, pihak HRW menyebut aturan fleksibilitas HAKI di dunia saat ini masih menyulitkan.

Amnesty International juga mendukung TRIPS Waiver dari India.

"Kita hanya bisa mengakhiri COVID-19 jika pemerintah-pemerintah mengakui tanggung jawab HAM mereka dan memastikan agar orang-orang yang paling membutuhkan vaksin penyelamat nyawa tidak ditinggalkan," ujar Tamaryn Nelson, penasihat hak kesehatan Amnesty International.