Inggris Umumkan Sanksi Bisnis Soal Kasus Pelanggaran HAM di Xinjiang China

"Inggris akan selalu membela mereka yang menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan hari ini kami mengajukan langkah-langkah yang akan membantu melindungi populasi minoritas di Xinjiang," kata Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel. 

Menteri Priti Patel menambahkan, "Bisnis dan badan publik harus lebih waspada daripada sebelumnya dan memastikan mereka tidak secara tidak sengaja mengizinkan kerja paksa dalam rantai pasokan mereka". 

 Adapun pernyataan dari Menteri Perdagangan Inggris Liz Truss, yang mengatakan bahwa "Tindakan baru ini menunjukkan bahwa kami tidak akan menutup mata atau menoleransi keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang".

"Kerja paksa, di mana pun di dunia, tidak dapat diterima. Pemerintah kami ingin bekerja dengan bisnis untuk mendukung praktik yang bertanggung jawab, dan memastikan konsumen Inggris tidak secara sengaja, membeli produk yang mendukung kekejaman yang kami saksikan terhadap kaum Uyghur dan minoritas lainnya di Xinjiang," ujarnya. 

Tindakan yang akan dilakukan oleh Inggris, mencakup peninjauan kontrol ekspor yang berlaku di Xinjiang untuk memastikan Pemerintah Inggris melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mencegah ekspor barang yang dapat berkontribusi pada pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

Tinjauan itu, disebutkan akan menentukan produk spesifik apa saja yang harus ditambahkan ke dalam ekspor di masa depan.

Selain itu, tindakan lainnya adalah pemberlakuan sanksi keuangan bagi organisasi yang gagal memenuhi kewajiban hukum mereka, untuk mempublikasikan pernyataan perbudakan modern tahunan, di bawah Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris.

Risiko spesifik yang dihadapi oleh perusahaan yang terkait dengan Xinjiang dijabarkan dalam sebuah panduan baru yang kuat dan terperinci untuk bisnis Inggris, serta menggarisbawahi tantangan uji tuntas yang efektif di sana.

Selain itu, panduan juga akan diberikan oleh pemerintah Inggris termasuk dukungan bagi semua badan publik negara itu untuk menggunakan aturan pengadaan publik, dengan tidak melibatkan pemasok yang memiliki cukup bukti pelanggaran HAM dalam rantai pasokannya. 

Pemerintah Inggris pun menegaskan, bahwa kepatuhan akan menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat, badan non-departemen dan badan eksekutif.

Tindakan lainnya, adalah sebuah kampanye tentang keterlibatan bisnis yang dipimpin oleh seorang Menteri untuk memperkuat pentingnya bisnis Inggris mengambil tindakan guna mengatasi risiko.

Dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM di Xinjiang, Inggris bekerja dengan mitra-mitranya termasuk Kanada, dengan memimpin tindakan internasional untuk meminta pertanggungjawaban China.

Inggris juga diumumkan mendukung penelitian yang telah membangun dasar bukti untuk tindakan, dan mendesak bisnis di negara tersebut melakukan uji tuntas yang kuat guna memastikan rantai pasokannya bebas dari kerja paksa.

Sementara itu,  di Komite Ketiga Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Inggris telah memimpin pernyataan bersama internasional tentang Xinjiang, termasuk mengajukan pernyataan terbaru yang didukung oleh 39 negara, bersama dengan Jerman, pada Oktober 2020 lalu.

Negara tersebut bahkan merupakan negara pertama yang mewajibkan perusahaan berdasarkan hukum untuk melaporkan perbudakan modern dalam rantai pasokan mereka.