Israel Kirim Dana Pajak yang Tertahan ke Palestina, Jumlahnya Lebih dari Rp 14,1 Triliun

Otoritas Gaza Umumkan Lockdown — Warga Palestina berjalan di jalan sepi di tepi pantai pada awal pemberlakukan lockdown total selama 48 jam di Kota Gaza, Selasa (25/8/2020). Lockdown dan jam malam diberlakukan di wilayah jalur Gaza menyusul terkonfirmasinya kasus Covid-19 pertamanya di sebuah kamp pengungsian. (MOHAMMED ABED/AFP)

Liputan6.com, Ramallah- Israel telah mengirimkan lebih dari US$ 1 miliar (sekitar Rp 14,1 triliun) kepada otoritas Palestina. Dana yang dikirim itu merupakan pajak yang dikumpulkan Israel atas nana Palestina.

Langkah tersebut diumumkan oleh seorang menteri Palestina pada 2 Desember 2020, beberapa pekan setelah koordinasi antara kedua belah pihak diperbarui, seperti dikutip dari Arab News, Kamis (3/12/2020).

Menteri Urusan Sipil Hussein Al-Sheikh menyatakan melalui Twitter, bahwa "Pemerintah Israel mentransfer semua penyelesaian kewajiban keuangan ke rekening Palestinian Authority (PA) sebesar tiga miliar dan 768 juta syikal".

Jumlah dana itu mengacu pada pajak, termasuk pajak bea cukai, yang dikumpulkan Negara Yahudi atas nama PA.

Palestina pada Mei 2020 menghentikan koordinasi dengan Israel, dengan Presiden Mahmoud Abbas yang mengatakan hal itu sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk mencaplok bagian Tepi Barat.

Namun kemudian, Israel menunda rencana pencaplokannya, sebagai imbalan atas kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab, yang diumumkan pada Agustus 2020.

Sementara itu, PA juga berhenti menerima transfer pajak saat menghentikan kerja sama dengan Israel, - terutama bea cukai - yang dikumpulkan Israel atas namanya.

Saksikan Video Berikut Ini:

Di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina, pembangkit listrik satu-satunya di Gaza mati. Aktifitas warga setempat saat saat malam pun menjadi sangat terbatas.

2 dari 3 halaman

Persetujuan dari Kabinet Keamanan Israel

Seorang pejabat Israel mengatakan pada awal pekan ini kepada AFP, tanpa menyebutkan namanya, bahwa "kabinet keamanan menyetujui transfer uang ke PA," tanpa menyebutkan jumlahnya.

Pada 30 November, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan bahwa negaranya "berhak" atas dana tersebut, yang diharapkan dapat mengurangi tekanan pada ekonomi Palestina dalam cengkeraman krisis anggaran yang parah.

Shtayyeh menyatakan, "Para pejabat akan mengambil semua hutangnya. Mereka telah bersabar selama berbulan-bulan dan hanya masalah waktu sedikit waktu lagi untuk membuat semuanya jelas".

Karena hilangnya pendapatan tersebut, mengharuskan PA untuk memotong gaji pegawai sipilnya, pada saat ekonomi Palestina mulai bergulat dengan dampak pandemi Virus Corona COVID-19.

3 dari 3 halaman