Anggaran Pendidikan RI Kebanyakan untuk Gaji Guru, Kualitasnya?

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 Sesuai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 (Foto: Istimewa) — Ilustrasi siswa/siswi sekolah. (Foto: Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia merilis laporan berjudul How Indonesia's Subnational Government Spend Their Money on Education. Terkuak bahwa 86 persen anggaran pendidikan di daerah hanya untuk gaji guru, bukan pengembangan kualitas pendidikan.

Sebanyak 86 persen dipakai untuk "gaji dan tunjangan guru", sementara infrastruktur hanya 5 persen saja, biaya operasional hanya 3 persen, dan pelatihan guru hanya 1 persen.

"Jadi memang dari 27 kabupaten/kota yang kami survey... kurang lebih 86 persen dari total anggaran mereka dialokasikan untuk gaji guru," ujar ekonom Bank Dunia, Rhytia Afkar, Rabu (18/11/2020).

Porsi terbesar anggaran 86 persen itu untuk gaji guru PNS, namun ada juga untuk guru kontrak dan honorer. Rhytia menyebut ada juga distrik yang anggaran personelnya mencapai 90 persen.

Kabupaten Sragen memiliki alokasi tertinggi, yakni 96 persen, sementara alokasi di Surabaya adalah yang paling rendah, yakni 56 persen.

Bank Dunia berkata, anggaran gaji guru yang tinggi membuat mayoritas kabupaten/kota tak punya banyak anggaran untuk program kualitas pendidikan.

Pasalnya, Bank Dunia menyebut anggaran gaji guru yang tinggi belum tentu mencerminkan kualitas.

"Sisanya hanya 14 persen untuk belanja non-gaji. Belanja non-gaji ini bisa mencakup misalnya program BOSDA atau beasiswa, teacher training, itu semua masuk ke situ," jelas ekonom Bank Dunia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerbitkan konsep Merdeka Belajar di perguruan tinggi atau Kampus Merdeka di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

2 dari 3 halaman

Gaji dan Kualitas

(Foto:Dok Pemkot Surabaya) — Ilustrasi kegiatan belajar di Sekolah, Surabaya, Jawa Timur (Foto: Dok Pemkot Surabaya)

Bank Dunia menyebut faktor gaji tinggi belum tentu mencerminkan tingginya kualitas.

Berdasarkan Service Delivery Indicator (SDI) dari Bank Dunia, tak ada guru yang mencapai skor minimum 80 pada tes Bahasa Indonesia, Matematika, dan pedagogi -- ilmu seni menjadi guru.

Jika hanya menyorot Bahasa Indonesia dan Matematika, hanya ada 13 persen yang mendapat nilai 80.

"Rata-rata, para guru memiliki nilai minimum 63 persen di bidang bahasa dan Matematika, dan minimum 40 persen pada bidang bahasa, Matematika, dan pedagogi," tulis Bank Dunia.

Laporan Bank Dunia lantas menyebut peningkatan kualitas guru di Indonesia merupakan hal krusial mengingat alokasi gaji yang tinggi.

3 dari 3 halaman

Bagaimana di Negara Maju?

[Fimela] ilustrasi sekolah tutup — ilustrasi sekolah tutup | unsplash.com/@flpschi

Alokasi anggaran gaji guru di Indonesia ternyata lebih tinggi ketimbang negara-negara dengan sistem pendidikanya maju, contohnya Finlandia.

Proporsi anggaran gaji guru di Indonesia lebih tinggi dari negara dengan sistem edukasi performa tinggi, termasuk Finlandia, Norwegia, Belanda, dan Amerika Serikat, tulis Bank Dunia.

"Jadi memang untuk negara-negara yang high performing, lebih besar proporsi yang mereka alokasikan untuk belanja non-gaji," jelas Rhytia.

Meski demikian, ia tak bisa menyebut jumlah ideal proporsi belanja gaji dan non-gaji. Hal itu perlu dihitung sesuai kebutuhan.

"Tapi kita tak bisa menyebut ideal proportion, harus dilihat berdasarkan kebutuhan yang ada," ucapnya.