Gejolak Politik di Kirgizstan Kian Panas, PM Kubatbek Boronov Mengundurkan Diri

Protes masyarakat Kirgizstan usai pengumuman hasil pemungutan suara parlemen di Bishkek. (AFP/Vyacheslav Oseledko)

Liputan6.com, Bishkek - Perdana Menteri Kirgizstan Kubatbek Boronov telah mengundurkan diri setelah Komisi Pemilihan Umum Pusat membatalkan hasil pemilihan parlemen hari Minggu sebagai tanggapan atas tuduhan kecurangan.

Boronov dan Dastan Jumabekov, ketua parlemen negara itu, mempresentasikan surat pengunduran diri mereka pada pertemuan legislator di ibu kota Bishkek pada hari Selasa. Demikian seperti mengutip laman Al Jazeera, Kamis (8/10/2020).

Pada sesi darurat hari Selasa sebelumnya, parlemen menunjuk Sadyr Zhaparov, pendiri partai oposisi Mekenchil, yang kalah dalam pemilihan, sebagai penjabat perdana menteri.

Zhaparov telah dibebaskan oleh pengunjuk rasa dari penjara, di mana dia tengah menjalani hukuman 11 tahun dan enam bulan karena menyandera pejabat pemerintah pada tahun 2013.

Ribuan orang turun ke alun-alun Ala-Too pada hari Senin untuk memprotes kecurangan pemilu. Kerusuhan yang terjadi kemudian membuat dinas keamanan merespons dengan gas air mata, peluru karet, dan granat kejut terhadap para pengunjuk rasa, menewaskan seorang anak berusia 19 tahun dan melukai 590 orang.

Kemudian pada hari itu, pengunjuk rasa menyerbu Gedung Putih, yang menjadi kantor presiden dan parlemen negara itu.

2 dari 2 halaman

Tak Asing dengan Gejolak Politik

Rakyat Kirgizstan protes hasil pemilihan legislatif. Dok: AP Photo/Vladimir Voronin

Kirgizstan tidak asing dengan pergolakan politik.

Dalam 15 tahun terakhir, negara ini menghadapi dua revolusi - pada tahun 2005 dan 2010 - melawan kelas politik yang korup dan kecurangan dalam pemilu.

Revolusi pada tahun 2010 menyaksikan bentrokan etnis di mayoritas Uzbek di selatan negara itu di mana lebih dari 400 orang kehilangan nyawa dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi.

Pemisahan regional antara utara dan selatan telah lama menjadi perpecahan paling signifikan dalam masyarakat Kirgizstan, dengan revolusi pada 2010 dipandang diatur oleh utara dan dipaksakan mencabut hak selatan.

Konstitusi baru yang dirancang setelah pergolakan dimaksudkan untuk mewujudkan demokrasi parlementer.

Namun pada tahun 2020, visi Kirgizstan yang demokratis, yang sering disebut pulau demokrasi di wilayah yang sangat otoriter, tampaknya dibuat-buat.

Pemilu pada hari Minggu lalu memperlihatkan laporan luas tentang pembelian suara dan mobilisasi sumber daya administratif yang tinggi untuk kepentingan tiga partai utama yang berkuasa - terutama Mekenim Kyrgyzstan, yang didanai oleh para pengusaha dan mantan wakil kepala bea cukai Raimbek Matraimov.

“Banyak orang merasa bahwa ini diharapkan mengingat bagaimana kedua partai yang berkuasa tidak hanya menang tetapi menang dengan jelas dengan cara yang dimanipulasi,” ujar Christopher Schwartz, seorang jurnalis dan pakar yang berbasis di Bishkek.

"Banyak orang yang frustrasi dan kecewa dan percaya bahwa pihak berwenang yang telah mendatangkannya."

Bruce Pannier, seorang koresponden Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE / RL) yang didanai AS, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dalam pemilihan hari Minggu, tidak seperti dalam pemilihan lainnya, sejumlah partai oposisi mengajukan kandidat yang lebih muda yang telah menjalani sebagian besar hidup mereka di negara merdeka yang mengikuti pemerintahan Soviet.

“Jadi ada ekspektasi bahwa segala sesuatunya mungkin bergerak ke arah yang berbeda. Banyak partai oposisi memiliki tokoh yang cukup karismatik,” kata Pannier.

“Apa yang terjadi adalah skenario terburuk bagi partai oposisi. Mereka seharusnya mendapatkan setidaknya beberapa kursi, tetapi fakta bahwa hanya empat dari 16 partai yang masuk parlemen menunjukkan bahwa tidak ada yang berubah menjadi lebih baik dan bahwa negara mungkin telah mundur beberapa langkah. ”