Ini Penyebab Vanuatu dan Indonesia Cekcok di PBB

Oleh Tommy Kurnia pada 28 Sep 2020, 19:04 WIB
Diperbarui 29 Sep 2020, 11:54 WIB
THUMBNAIL PBB
Perbesar
THUMBNAIL PBB

Liputan6.com, Jakarta - Vanuatu menjadi viral di media sosial karena dikritik oleh perwakilan Indonesia di PBB. Penyebabnya adalah Vanuatu meminta agar Indonesia memberi izin Komisaris HAM PBB untuk masuk ke Papua Barat. 

Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menyebut ada pelanggaran HAM di provinsi tersebut. Ia juga mengkritik dunia internasional karena pilih-pilih dalam membahas pelanggaran HAM. 

"Ada pelanggaran HAM berat terjadi di sekitar kita, tetapi sepertinya dunia mengambil pendekatan yang tebang pilih," ujar PM Vanuatu Bob Loughman dalam Sidang Umum PBB ke-75, Senin (28/9/2020). 

"Tahun lalu, para pemimpin dari Pacific Island Forum dengan hormat meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris HAM PBB untuk mengunjungi provinsi Papua Barat. Hingga kini, tak ada progresnya. Maka, saya meminta pemerintah Indonesia agar mohon mengabulkan permintaan sebelumnya dari pemimpin Pasifik," ujar PM Loughman.

Dalam hak jawab di PBB, perwakilan Indonesia membalas dengan menyebut Vanuatu memalukan (shameful), negara yang tidak tahu apa-apa (ignorant country) serta ikut campur urusan negara lain. Diplomat Indonesia juga menyorot ada pihak yang tak tulus mendukung HAM (artificial human rights concern).

Perwakilan Indonesia tak menjawab mengenai izin Komisaris HAM PBB.

Berikut cuplikan jawaban diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu yang menjadi viral: 

Memalukan bahwa satu negara ini memiliki obsesi yang berlebihan dan tak sehat terkait bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah diri sendiri.

Sejujurnya, saya bingung bagaimana sebuah negara mencoba mengajari pihak lain sementara tidak memahami inti dari seluruh prinsip fundamental Piagam PBB. 

Jadi izinkan saya memberitahukan ini: Hal yang benar adalah dengan cara menghormati prinsip-prinsip tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain, dan hal yang benar adalah dengan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara lain.

Jadi sampai Anda melakukan itu, tolong simpan ceramahnya sendiri. 

Presiden Indonesia menyatakan beberapa hari lalu di Great Hall of Nations ini. Dan saya kutip: "Kita harus mempromosikan pendekatan win-win pada hubungan antar-negara yang saling menguntungkan." Akhir kutipan.

Tentunya ajakan itu digemakan oleh pemimpin-pemimpin dunia pada pekan ini, tapi negara ignorant ini (Vanuatu) memilih melakukan sebaliknya.

Pada saat krisis kesehatan darurat dan kesulitan ekonomi yang besar, negara ini malah memilih menanam kebencian dan menebar perpecahan dengan menyamarkan advokasi mereka terhadap separatisme dengan kekhawatiran HAM yang berbunga-bunga.

2 dari 3 halaman

Vanuatu Disebut Bukan Perwakilan Papua

Raja Ampat
Perbesar
Pengunjung berada di Pulau Piaynemo di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pulau Piaynemo juga sering disebut sebagai Pulau Wayag kecil. (Liputan6.com/Zulfi Suhendra)

Perwakilan Indonesia juga mengkritik Vanuatu yang belum menandatangani konvensi PBB yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. 

Vanuatu juga dikritik karena belum menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak‑Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 

Diplomat Indonesia juga mengingatkan Vanuatu bahwa negara itu bukanlah perwakilan Papua. Selain itu, Papua juga ditegaskan sebagai bagian dari Indonesia. 

"Anda bukan perwakilan dari rakyat Papua dan berhentilah berfantasi menjadi demikian. Rakyat Papua adalah rakyat Indonesia. Semua dari kita memainkan peran penting dalam pembangunan Indonesia," ujar Silvany.

"Indonesia akan mempertahankan diri dari advokasi yang berlanjut kepada separatime yang disampaikan lewat samaran kekhawatiran HAM yang dibuat-buat," ia melanjutkan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓