PM Libya Fayez Al-Sarraj Akan Mundur di Akhir Oktober 2020

PM Libya di Tripoli Fayez Serraj. Dok: AP Photo/Gregorio Borgia

Liputan6.com, Tripoli - Perdana Menteri Libya Fayez Al-Sarraj mengumumkan akan mundur pada akhir Oktober 2020. Ia berkata keputusan ini berasal dari dirinya sendiri.

"Saya mendeklarasikan keingingan tulus saya untuk menyerahkan tugas-tugas saya ke otoritas eksekutif selanjutnya tak lebih dari akhir Oktober," ujar PM Libya seperti dilansir Arab News (17/9/2020).

"Diharapkan dialog komite akan menyelesaikan tugasnya dan memilih dewan presiden baru dan perdana menteri," lanjutnya.

PM Al-Sarraj adalah pemimpin dari pemerintah Libya yang berbasis di Tripoli (Pemerintahan Perjanjian Nasional). Pemerintaha itu mendapat restu dari PBB.

Ia telah berkuasa sejak 2015 untuk menstabilisasi Libya stelah Moammar Khadafi lengser. Keputusan Al-Sarraj untuk mundur dikhawatirkan menambah ketidakpastian di Libya.

Sementara, ada lagi pemerintahan tandingan di timur Libya. Kebetulan, administrasi pemerintahan di timur itu juga baru saja mundur pekan ini akibat tekanan rakyat.

Pada Juni 2020, pemerintah Tripoli baru saja berhasil memukur mundur pasukan dari timur yang berusaha menyerang ibu kota.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan krisis akibat pandemi Covid-19 akan berakhir dalam waktu dekat. Krisis pandemi ini akan mulai melandai pada minggu keempat bulan Mei 2020.

2 dari 2 halaman

PBB Serukan Agar AS Lebih Aktif Cegah Konflik di Libya

FOTO: Usai Ledakan, Pelabuhan Tripoli Siap Gantikan Sementara Pelabuhan Beirut — Pemandangan di Pelabuhan Tripoli, Lebanon, Kamis (6/8/2020). Pelabuhan Tripoli menyatakan kesiapannya untuk menggantikan sementara Pelabuhan Beirut yang diguncang dua ledakan dahsyat pada 4 Agustus lalu. (Xinhua/Khalid)

PBB memperingatkan risiko yang membayangi kehidupan puluhan ribu warga sipil di kota pantai Libya. Badan dunia itu menyerukan agar Amerika memainkan peran diplomatik yang lebih aktif untuk mencegah konflik lebih lanjut di negara kaya minyak itu.

"Terdapat 60.000 warga sipil dalam bahaya di kota Sirte sekarang," kata Stephanie T. Williams, penjabat perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Libya, Kamis 25 Juni 2020.

Sirte adalah kota strategis Libya di sepanjang Laut Tengah yang diakui Pemerintahan Kesepakatan Nasional (GNA) PBB yang dipimpin Perdana Menteri Fayez al-Sarraj, telah berjanji untuk merebut kembali dari Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Jenderal Khalifa Haftar.

Kota ini telah menjadi tempat beberapa konflik berdarah selama sembilan tahun terakhir.

Pada Februari 2015, kelompok teroris ISIS merebut dan mempertahankan kendali atas Sirte selama lebih dari setahun.

Pada 2016, GNA merebut kembali kota itu dari para ekstremis ISIS, tetapi kemudian kalah dalam pertempuran dengan pasukan Haftar.

Pada bulan Januari, Turki mulai mengerahkan pasukan ke Libya dan mengubah gelombang konflik yang lebih menguntungkan GNA.

Sejak itu, GNA telah mencapai serangkaian kemenangan teritorial utama melawan LNA dan kini mengincar untuk merebut kembali kota Sirte.