PBB Perketat Pengawasan ke Negara yang Dituding Langgar Hak Warga Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berisikan 47 anggota akan mengawasi negara-negara yang dituduh melanggar hak dan kebebasan warganya dalam sesi tiga minggu mendatang.

Sebagai urutan pertama dari agendanya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mempertimbangkan permintaan negara-negara anggota agar mengadakan debat mendesak tentang situasi hak asasi manusia di Belarus.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (15/9/2020), negara ini berada dalam kekacauan setelah adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden 9 Agustus lalu.

Tuduhan pembunuhan di luar hukum terhadap ribuan orang yang terperangkap dalam perang melawan narkoba oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga akan menjadi masalah utama. Selain itu, beberapa negara pelanggar terus menerus hak asasi manusia akan menjadi sorotan.

Laporan yang merinci eksekusi tanpa pengadilan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serangan seksual dan pelanggaran-pelanggaran lain di negara-negara seperti Suriah, Myanmar, Venezuela, Sudan Selatan, Libya, Iran dan Kamboja semuanya akan diselidiki.

Selain itu, beberapa mandat investigasi mungkin akan berakhir. Misalnya, Komisi Penyelidik Hak Asasi Manusia di Burundi, yang dibentuk empat tahun lalu, akan mempresentasikan laporan akhirnya pada bulan ini.

Direktur Human Rights Watch di Jenewa, John Fisher mengatakan bahwa mandat komisi itu penting untuk dipertahankan.

Dia mengatakan kenyataan di lapangan tidak banyak berubah meskipun Presiden Burundi Evariste Ndayishimiye berkuasa setelah kematian Presiden Pierre Nkurunziza yang telah lama menjabat.

"Kami juga sangat prihatin bahwa presiden telah membuat pernyataan yang bersifat mengecam tentang masyarakat madani, dan telah mengisyaratkan bahwa mereka bukan corong kekuatan asing atau terlibat dalam penjualan rahasia atau mengungkap rahasia negara kepada kekuatan asing, bahwa mereka cenderung membatasi diri pada kritik, dan lain-lain," ujar Fisher.

Fisher mengatakan dia prihatin bahwa beberapa orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran di bawah pemerintahan Nkurunziza tetap berada dalam pemerintahan baru.

Simak video pilihan berikut: