Sukses

Cegah Risko Penularan COVID-19, Inggris Keluarkan Aturan Penggunaan Masker di Sekolah

Inggris mengeluarkan aturan baru penggunaan masker bagi para siswa sekolah, dalam mencegah risiko penularan Virus Corona COVID-19.

Liputan6.com, London- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dilaporkan tengah berupaya untuk meyakinkan siswa tentang risiko penularan Virus Corona COVID-19 saat kembali ke sekolah.

Setelah kekhawatiran munculnya peningakatan kasus baru COVID-19, Pemerintah Inggris menarik kembali aturan bahwa siswa di negara mereka tidak harus mengenakan masker ketika kembali belajar di sekolah pekan depan. 

Dikutip dari AFP, Kamis (27/8/2020), dalam kunjungan ke sebuah sekolah di Inggris tengah, PM Johnson menyampaikan terima kasihnya kepada para siswa setelah berbulan-bulan lamanya belajar di rumah karena wabah Virus Corona COVID-19.

PM Johnson mengatakan, bahwa langkah tersebut telah membantu negaranya mengendalikan COVID-19.

"Risiko kesehatan Anda bukan dari COVID-19 karena secara statistik, kemungkinan Anda mengalami penyakit itu sangat-sangat rendah," jelas PM Johnson.

"Risiko terbesar yang Anda hadapi sekarang adalah terus tidak bersekolah," ujarnya.

Dalam panduan baru tersebut, para siswa sekolah menengah yang berusia 11-18 tahun dan staf diminta untuk mengenakan masker di koridor sekolah dan area komunal, serta  tempat-tempat publik lainnya.

 

Saksikan Video Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Langkah yang Munculkan Ragam Tanggapan

Kepada pemerintah Inggris, serikat pengajar telah menyerukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan untuk mengikuti Skotlandia, yang memiliki sistem pendidikan terpisah, termasuk mewajibkan siswa untuk memakai masker saat kegiatan belajar mengajar. 

Tetapi saat perubahan langkah untuk mengenakan masker itu diumumkan, tanggapan berbeda pun diberikan oleh kritikus termasuk partai oposisi, Partai Buruh.

Mereka menyebutkan bahwa para menteri telah melalaikan tanggung jawab dengan menyerahkan penegakan hukum kepada sekolah-sekolah.

"Putaran balik dan tidak matang" dikecam oleh juru bicara pendidikan Partai Buruh, Kate Green. Ia juga mengatakan bahwa panduan yang lebih jelas seharusnya diberikan lebih awal.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.