Indonesia Jadi Presiden DK PBB Lagi, Serukan Perkuat Perdamaian di Tengah COVID-19

Menlu Retno Marsudi mengumumkan bahwa selama presidensi, Indonesia akan melakukan tiga signature events, yaitu Meeting on the Linkage of Counter Terrorism and Organized Crimes, pada tanggal 6 Agustus 2020.

Pertemuan tersebut dikatakan Menlu Retno Marsudi akan membahas laporan perdana Sekjen PBB mengenai penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas batas. 

Sementara signature event yang kedua adalah Meeting on Pandemic and the Challenges of Sustaining Peace, yang akan diselenggarakan pada 12 Agustus 2020, kata Menlu Retno Marsudi.

Pertemuan itu digelar dalam rangka untuk menyatukan langkah Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian di tengah pandemi.

Namun "Hingga saat ini, belum ada pembahasan terkait hal ini di Dewan Keamanan PBB," ujar Menlu Retno Marsudi.

Adapun signature event yang ketiga, yaitu Area Formula of Cyber and Protection of Civillian. 

"Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap isu ini, karena semakin maraknya serangan cyber kepada infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan bandara termasuk di masa pandemi," jelas Menlu Retno Marsudi, mengacu pada pertemuan yang akan digelar pada 26 Agustus 2020 itu.

Selain tiga signature events tersebut, "Indonesia juga akan memimpin setidaknya 14 pertemuan yang membahas upaya perdamaian di berbagai belahan dunia, seperti Palestina, Suriah, Yaman, Lebanon, Somalia, Korea Utara, Guinea Bissau, dan laporan strategis mengenai ISIL, termasuk juga pertemuan yang membahas perpanjangan mandat misi perdamaian di Lebanon atau UNIFIL, dan di Somalia atau UNSOM," terang Menlu Retno Marsudi. 

Pada presidensi ini, Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa "Indonesia akan berusaha mengupayakan dua outcome documents Dewan Keamanan PBB terkait dengan penanggulangan terorisme khususnya isu prosekusi rehabilitasi dan reintegrasi atau prosecution rehabilitation and reintegration atau disingkat sebagai PRR."

Menlu Retno Marsudi kemudian melanjutkan, "Terkait dengan PRR, Indonesia bermaksud mendorong pendekatan yang komprehensif dan penanganan terorisme, sehingga Dewan Keamanan PBB tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum saja, tetapi juga upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku terorisme ke masyarakat."