China Batasi Visa Warga AS yang Berperilaku Buruk pada Isu Terkait Hong Kong

Komite pembuat undang-undang ternama di China diperkirakan akan mengadopsi undang-undang tersebut selama sesi.

Undang-undang ini disetujui oleh parlemen Beijing sedikit lebih dari enam minggu setelah diumumkan. Hal ini pun kemudian mengirimkan gelombang kejutan melalui semi-otonom Hong Kong dan sekitarnya.

Selain melarang tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme, dan berkolusi dengan pasukan asing, undang-undang ini akan memungkinkan lembaga keamanan China untuk mendirikan pos keamanan di sana untuk pertama kalinya.

Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan pengawas hak asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa semua menyuarakan kekhawatiran bahwa undang-undang itu dapat digunakan untuk meredam kecaman terhadap Beijing, yang menggunakan undang-undang serupa di daratan untuk melebur perbedaan pendapat.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Washington akan mengekang visa untuk saat ini dan mantan pejabat Partai Komunis China "yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebebasan Hong Kong".

Para pejabat yang menjadi sasaran "bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, merusak otonomi tingkat tinggi Hong Kong", yang dijanjikan Beijing sebelum mendapatkan kembali kendali atas wilayah itu pada tahun 1997 dari Inggris, kata Pompeo.

Pekan lalu, Senat AS dengan suara bulat menyetujui RUU yang akan menjatuhkan sanksi ekonomi wajib di Amerika Serikat terhadap pejabat China dan polisi Hong Kong diidentifikasi sebagai menyakiti status otonomi kota.

Zhao memperingatkan pada hari Senin bahwa AS "seharusnya tidak meninjau, memajukan atau menerapkan RUU negatif yang relevan tentang Hong Kong, bahkan lebih kurang memaksakan apa yang disebut sanksi terhadap China, jika tidak China akan dengan tegas mengambil tindakan balasan yang kuat".