Haji Kemungkinan Terselenggara Simbolis, Total Kuota 2020 Dipangkas Drastis

Sementara beberapa pejabat di Arab Saudi masih mendorong pembatalan ibadah haji pada tahun ini, yang diperkirakan akan dimulai pada akhir Juli. 

Kantor media pemerintah, juru bicara haji dan kementerian umrah Arab Saudi tidak menanggapi permohonan Reuters untuk wawancara menanggapi kemungkinan tersebut. 

Membatasi atau membatalkan haji akan semakin menekan keuangan pemerintahan Arab Saudi, yang terpukul oleh jatuhnya harga minyak dan pandemi. Analis memprediksi terjadi penurunan ekonomi yang parah tahun ini. 

Kerajaan Arab Saudi menghentikan penerbangan penumpang internasional pada bulan Maret, dan pada hari Jumat lalu diberlakukan kembali jam malam di Jeddah, setelah terjadi lonjakan infeksi di kota itu. 

Pada tahun 2019, tercatat sekitar 19 juta orang menjalani umrah dan sedikitnya 2,6 juta orang menunaikan ibadah haji. Dalam rencana reformasi ekonomi Putra Mahkota.

Mohammed bin Salman termaktub tujuan untuk meningkatkan kapasitas umrah dan haji hingga 30 juta peziarah setiap tahunnya. Harapannya, peningkatan jumlah jemaah itu diperkirakan bisa meningkatkan pendapatan hingga US$ 13,32 miliar atau Rp 185 triliun pada 2030.

Salah satu negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia adalah Indonesia. Awal Juni lalu pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan keberangkatan lebih dari 220.000 calon jemaah haji. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan keputusan pembatalan itu karena otoritas Arab Saudi tak juga menjelaskan, apakah ibadah haji akan tetap diizinkan.  

Dikutip dari Kontan, Menteri Agama Fachrul Razi menjamin keamanan dana biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) milik jemaah yang batal berangkat tahun ini. Dana itu dikelola secara terpisah oleh badan pengelola keuangan haji (BPKH). Jemaah yang tak menarik dana pelunasan Bipih dipastikan akan mendapat pengembalian nilai manfaat pada 30 hari sebelum pemberangkatan haji tahun 2021. Pemerintah Indonesia menjanjikan, jemaah yang ingin menarik dana pelunasan Bipih akan dilayani dengan mudah.  

Sementara itu di media United News Bangladesh (UNB) diberitakan, di Bangladesh, pemerintah setempat masih menanti keputusan resmi Arab Saudi. Menteri Negara Urusan Agama Bangladesh, Sheikh Md Abdullah mengatakan: "Sekarang ini tergantung pada keputusan pemerintah Saudi dan situasi Virus Corona COVID-19," katanya. 

Menurut Departemen Agama Bangladesh, sekitar 64 ribu orang sejauh ini terdaftar untuk melakukan ibadah haji tahun ini.  Lebih dari 3000 orang tersebut diurus oleh manajemen pemerintah dan lebih dari 60 ribu orang diurus manajemen swasta.