Protes Atas Kematian George Floyd Berlanjut di AS, Demokrat Tekan Reformasi Anti-Rasisme

Oleh Benedikta Miranti Tri Verdiana pada 08 Jun 2020, 09:30 WIB
Diperbarui 08 Jun 2020, 09:33 WIB
Demo Kematian George FLoyd Masih Berlanjut di AS
Perbesar
Ribuan orang berkumpul untuk demonstrasi damai dalam mendukung George Floyd dan Regis Korchinski-Paquet dan protes terhadap rasisme, ketidakadilan dan kebrutalan polisi, di Vancouver (31/5/2020). (Darryl Dyck / The Canadian Press via AP)

Liputan6.com, Washington D.C - Partai Demokrat telah berjanji untuk menekan undang-undang yang akan membatalkan rasisme sistemik dalam penegakan hukum AS, ketika pertempuran untuk perubahan yang dipicu oleh pembunuhan polisi terhadap George Floyd mulai bergeser dari jalan-jalan ke ruang politik.

Setelah protes yang berlangsung damai di seluruh AS selama satu hari, Presiden Donald Trump memerintahkan pasukan Garda Nasional untuk mulai menarik diri dari ibu kota negara. Demikian seperti mengutip Channel News Asia, Senin (8/6/2020). 

Pendekatan keras Trump untuk meredam protes terus mendapat kecaman luar biasa dari para pensiunan perwira tinggi militer, sebuah kelompok yang biasanya tidak suka mengkritik seorang pemimpin sipil, yang merefleksikan ketegangan yang semakin dalam antara Pentagon dan Gedung Putih.

Pada hari Minggu, mantan ketua kepala staf gabungan Colin Powell pun telah bergabung dengan mereka. Mereka mengatakan Trump telah "menjauh" dari konstitusi. 

Powell, seorang moderat dari Partai Republik, mengatakan Trump telah melemahkan posisi Amerika di seluruh dunia dan bahwa ia akan memberikan suara dalam pemilihan presiden pada November mendatang untuk Joe Biden.

2 dari 3 halaman

Bukan Medan Perang

Demonstran Tiarap di Jalan
Perbesar
Anggota komunitas LGBTQ bersama pengunjuk rasa Black Lives Matter melakukan aksi tiarap di jalan dengan tangan seolah terikat di West Hollywood, California, Rabu (3/6/2020). Aksi menyimbolkan momen terakhir George Floyd saat lehernya ditindih lutut polisi Minneapolis pada 25 Mei. (AP/Richard Vogel)

Dan Condoleezza Rice, yang menggantikan Powell sebagai menteri luar negeri di bawah Presiden George W. Bush, mengatakan bahwa dia akan "secara mutlak" menyarankan Trump agar menentang penggunaan militer untuk menahan protes damai.

"Ini bukan medan perang," kata Rice, yang merupakan wanita Afrika-Amerika pertama yang menjadi menteri luar negeri.

Namun para pejabat administrasi kembali membela pendekatan mereka terhadap kerusuhan itu, dengan penjabat sekretaris keamanan dalam negeri Chad Wolf mengatakan bahwa Washington telah menjadi "sebuah kota di luar kendali."

Dia memuji penurunan kekerasan untuk "apa yang telah dilakukan pemerintah" dan masih menyangkal masalah rasisme sistemik di antara polisi.

Sementara pemerintah belum mengusulkan perubahan kebijakan khusus dalam menanggapi kemarahan yang meluas atas kematian Floyd di Minneapolis, Minnesota, anggota Kongres Kaukus Hitam (CBC) diharapkan untuk memperkenalkan undang-undang pada hari Senin yang dirancang untuk membuat pemolisian lebih bertanggung jawab.

Di antara hal-hal lain, undang-undang itu diharapkan akan memudahkan untuk menuntut petugas polisi atas insiden mematikan; untuk melarang semacam cengkeraman yang menyebabkan kematian Floyd; untuk mewajibkan penggunaan kamera tubuh secara nasional oleh petugas dan untuk membuat basis data nasional untuk merekam pelanggaran polisi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓