Tanggapi Kritik Menlu AS Soal Otonomi Hong Kong, China Sebut Ada Pemerasan

Oleh Teddy Tri Setio Berty pada 21 Mei 2020, 15:48 WIB
Diperbarui 21 Mei 2020, 15:48 WIB
Ilustrasi bendera Republik Rakyat China (AP/Mark Schiefelbein)

Liputan6.com, Beijing - Otoritas China mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo "memeras" pemerintah Hong Kong dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di wilayah tersebut.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Kamis (21/5/2020) China juga menilai bahwa tindakan Washington baru-baru ini merupakan campur tangan terang-terangan terhadap masalah dalam negeri Tiongkok.

Pompeo mengatakan pada Rabu kemarin bahwa perlakuan terhadap aktivis pro-demokrasi baru-baru ini di Hong Kong mempersulit penilaian apakah wilayah tersebut sudah mendapatkan hak otonom dari China.

Pompeo juga mengatakan pada konferensi pers bahwa penilaian Departemen Luar Negeri yang dimandatkan secara kongres mengenai apakah bekas jajahan Inggris memiliki tingkat otonomi masih tertunda.

"Kami mengamati dengan cermat apa yang terjadi di sana," katanya.

"Para aktivis terkemuka Hong Kong seperti Martin Lee dan Jimmy Lai diseret ke pengadilan. Tindakan seperti ini membuat lebih sulit untuk menilai bahwa Hong Kong tetap sangat otonom dari daratan China," katanya.

Seorang juru bicara kantor komisi luar negeri kementerian luar negeri China untuk Hong Kong mengatakan dalam sebuah pernyataan, tindakan Pompeo tidak dapat menakuti rakyat China dan bahwa Beijing akan menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunannya.

 

2 dari 3 halaman

Ancaman Pompeo Karena Wartawan AS Diganggu

Bendera China
Ilustrasi (iStock)

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada Minggu, 17 Mei 2020 memberikan peringatan kepada pemerintah China, yang telah mengancam untuk mengganggu pekerjaan wartawan AS di Hong Kong.

Dikutip dari laman Channel News Asia, ia mengatakan setiap keputusan yang melanggar otonomi Hong Kong dapat mempengaruhi Amerika Serikat.

"Para jurnalis ini adalah anggota pers bebas, bukan kader propaganda, dan laporan mereka yang berharga memberi informasi kepada warga Tiongkok dan dunia," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.

Inggris mengembalikan Hong Kong ke Cina pada tahun 1997, dan wilayah itu dijanjikan "otonomi tingkat tinggi" selama 50 tahun.

Pompeo mengumumkan pada 6 Mei bahwa Departemen Luar Negeri menunda laporan kepada Kongres untuk menilai apakah Hong Kong menikmati otonomi yang cukup dari China untuk terus menerima perlakuan khusus dari Amerika Serikat.

Dia mengatakan, pada saat itu penundaan itu untuk memungkinkan laporan guna mempertanggungjawabkan tindakan apa pun yang mungkin dipertimbangkan oleh Beijing menjelang Kongres Rakyat Nasional China 22 Mei.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan China telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Hal itu terjadi karena Pompeo dan Presiden Donald Trump telah mengeluh tentang penanganan China terhadap wabah Virus Corona jenis baru.

3 dari 3 halaman

Simak video pilihan berikut:

Lanjutkan Membaca ↓