HEADLINE: Dugaan Perbudakan ABK WNI di Kapal China, Apa Langkah Hukum Selanjutnya?

Liputan6.com, Jakarta - Diperlakukan seperti budak, bahkan bila ketahuan sakit dan meninggal dunia, jasadnya dilarung ke laut. Nasib itu dialami puluhan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) berbendera China.

Dugaan perbudakan modern itu lebih dulu menjadi sorotan di Korea Selatan, setelah media televisi MBC memberitakannya secara eksklusif, yang kemudian diterjemahkan seorang Youtuber bernama Hansol yang membuat video ini kemudian viral.

Dalam video yang ditunjukkan MBC, terlihat ada seorang ABK yang meninggal di kapal tersebut yang kemudian jasadnya dibuang ke laut. Sebelum jasad yang ada di video tersebut dilarung, ada pula beberapa jasad lainnya yang telah dibuang terlebih dahulu, tepat setelah mereka meninggal dunia. 

Menurut informasi dari salah seorang saksi, ada 4 ABK yang telah meninggal dunia selama perjalanan kapal tersebut. 

MBC juga menampilkan adanya surat pernyataan dari para ABK yang menyatakan kesediaan mereka untuk dikremasi bila timbul suatu musibah hingga meninggal di tempat kapal itu bersandar.

Sebuah kesaksian ABK yang juga ditampilkan MBC mengungkap, sistem kerja di kapal tersebut memiliki kondisi yang tidak layak termasuk mengeksploitasi tenaga kerja yang ada. Bahkan menurutnya, ABK yang meninggal tersebut sebelumnya sudah sakit selama satu bulan. 

"Awalnya keram terus tahu-tahu kakinya bengkak, dari kaki terus nyerang ke badan terus sesak dia," ujar seorang saksi.

Keadaan digambarkan lebih parah lagi, ketika ada laporan bahwa air mineral yang dibawa untuk perbekalan di kapal tersebut hanya diminum awak China. Sedangkan awak Indonesia hanya diizinkan meminum air laut yang difiltrasi. 

"Pusing terus enggak bisa minum air itu sama sekali. Pernah juga sampai seperti ada dahak-dahak di sini," ujar saksi tersebut. 

Seorang saksi yang lain mengatakan, para ABK memiliki jam kerja hingga 18 jam dengan waktu istirahat hanya 6 jam setelahnya. Tak sampai disitu, upah yang didapat mereka selama bekerja hingga 13 bulan hanya sekitar US$ 120 atau Rp 1,7 juta. Atau dengan kata lain, gaji bulanannya hanya sekitar Rp 100.000.

Kapal tersebut semestinya bertujuan menangkap ikan tuna, namun terkadang juga menangkap ikan hiu. Aktivitas ilegal itulah yang membuat mereka tidak bisa berhenti di daratan manapun. 

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkap, ada dua kapal ikan berbendera RRT yakni Long Xin 605 dan Tian Yu 8, yang sempat berlabuh di Busan, Korea Selatan. Kedua kapal tersebut membawa 46 awak kapal WNI dan 15 di antaranya berasal dari Kapal Long Xin 629. 

Spesifik mengenai kematian para WNI ketika berada di dalam kapal, pemerintah menyampaikan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada Desember 2019 dan Maret 2020 lalu. Baik di kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604, terjadi kematian 3 awak kapal WNI saat kapal sedang berlayar di Samudera Pasifik.

Kapten kapal menjelaskan bahwa keputusan melarung atau membuang jenazah ke laut karena kematian disebabkan penyakit menular dan hal ini berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya.

"KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus ini. Dalam penjelasannya, Kemlu RRT menerangkan bahwa pelarungan telah dilakukan sesuai praktek kelautan internasional untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya."

ILO Seafarer’s Service Regulation telah mengatur prosedur pelarungan jenazah (burial at sea). Dalam ketentuan ILO, disebutkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan melarung jenazah dalam kondisi antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal.

Namun, Indonesia tidak akan langsung percaya begitu saja dengan pengakuan kapten kapal. Kementerian Luar Negeri kini sedang menelusuri kasus diduga pelanggaran HAM terhadap para ABK WNI yang bekerja di kapal milik China. 

KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus ini. Dalam penjelasannya, Kemlu RRT menerangkan bahwa pelarungan atau proses pembuangan jasad ke laut, telah dilakukan sesuai praktik kelautan internasional untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya.

Namun, penelusuran lebih lanjut masih dibutuhkan. Kementerian Luar Negeri pun memanggil Dubes RRT Xiao Qian guna meminta penjelasan tambahan mengenai alasan pelarungan jenazah (apakah sudah sesuai dengan ketentuan ILO) dan perlakuan yang diterima ABK WNI lainnya.

Saat ini, Kementerian Luar Negeri kini masih menunggu kabar lanjutan dari proses yang dilakukan pihak KBRI Beijing. "Dalam hal ini tindak lanjut penanganan dilakukan melalui KBRI Beijing. Informasi awal dari KBRI adalah pihak RRT sedang melakukan investigasi," ujar Teuku Faizasyah, PLT Jubir Kemlu ketika dihubungi Liputan6.com pada Senin (11/5/2020). 

Faizasyah menambahkan, kasus ini ditangani KBRI dengan pihak-pihak terkait di RRT. Sedangkan untuk di dalam negeri, pihak Kemlu menangani hal-hal yang berhubungan dengan manning agency terkait pembayaran hak-hak para ABK. 

"Saat ini pararel dengan penanganan di dalam negeri sebagai tindak lanjut dari pengambilan keterangan ABK. Ini terkait dengan hak-hak mereka," tambah Faizasyah lagi. 

Agar kasus serupa tak terulang, menurutnya, kasus seperti ini bisa ditangani dengan lebih baik jika melalui proses rekrutmen yang lebih tertata secara rapi. Tata kelola rekrutmen diharapkan bisa menjadi dasar sekaligus pendataan yang tercatat, terkait keberadaan para ABK yang bekerja di kapal asing.

Ditambah lagi, pelantikan anak buah kapal (ABK) juga diperlukan sebelum mereka mulai bekerja. Hal ini tentu menjadi krusial supaya para ABK memiliki kompetensi dasar sehingga dapat memperjuangkan hak-hak mereka ketika mengalami perlakuan yang tidak semestinya di tempat kerja. 

Terkait upaya hukum, Kemlu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Polri. "Hal ini kompetensi kepolisian. Silakan dicek dengan pihak kepolisian."

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana meminta agar ada investigasi terkait dugaan perbudakan dan pembuangan jenazah ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera China. Ia mendesak agar Indonesia melakukan verifikasi dan meminta keterangan yang lengkap terkait dugaan perbudakan dan pembuangan jenazah ABK, meskipun pihak China menyatakan tak ada pelanggaran.

"Verifikasi apakah ini perbudakan atau bukan. Lalu kemudian apakah pelarungan itu karena memang masih jauh dari darat sehingga kalau misalnya dibiarkan di kapal itu bisa menjadi (bahaya)," ujar Hikmahanto kepada Liputan6.com.

Ia pun menyampaikan kekhawatiran jika kasus ditutup-tutupi pihak China ketika ada investigasi. "Jadi, khawatir perusahaan ini menutup-nutupi, lalu kemudian pemerintah China pun membiarkan perusahaan ini menutup-nutupi," ucap Hikmahanto.

Hikmahanto menyebut NCB (Interpol) Indonesia perlu bekerja sama dengan Korsel untuk membongkar kasus ini mengingat kapal itu sudah masuk ke wilayah kedaulatan Korsel.

"Satu, kumpulkan bukti-bukti. Dua, mengumpulkan bukti-bukti itu hanya bisa dilakukan oleh investigator. Karena kapal itu berada di Korea Selatan, tentu investigatornya adalah kepolisian Korea Selatan," jelas Hikmahanto.

Setelahnya, baru dapat disimpulkan apakah kasus yang menimpa ABK ini memiliki unsur pidana atau perdata. "Hal yang ketiga nanti, tindak lnjutnya, apakah ini memang prosedur pelarungan karena ada yang sakit? Karena ada masalah eksploitasi terhadap manusia? Kalau misalnya begitu kan bisa ada konsekuensi pidana dan perdata."

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun telah meminta agar otoritas China yang mengambil tindakan. "Jika dari penyelidikan terbukti pelanggaran maka kita akan meminta otoritas RRT agar dapat dilakukan penegakan hukum secara adil," ujar Retno.

"Jika dari penyelidikan terbukti pelanggaran, maka kita akan meminta otoritas RRT agar dapat dilakukan penegakan hukum secara adil," Retno menegaskan.

Kabar mengenai perlakuan tak manusiasi, ungkap Retno, telah dikonfirmasi ke para ABK. Perlakuan itu di antaranya berupa: para ABK bekerja lebih dari 18 jam sehari dan gaji kepada pegawai pun tidak dibayar sesuai perjanjian.

"Saya ingin menekankan bahwa pertama kita mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh ABK kita selama bekerja di kapal-kapak milik perusahaan milik RRT," kata Retno.

"Berdasarkan informasi atau keterangan dari para ABK, maka perlakuan ini telah mencenderai hak-hak asasi manusia," lanjutnya.

Aksi eksploitasi terjadi di kapal ikan Long Xin 629. Di kapal itu, ada total 4 ABK yang meninggal. Tiga di antaranya dilarung ke laut dan satu meninggal di Busan. Total 14 ABK lain yang dalam kondisi selamat telah berhasil dipulangkan ke Indonesia.

"Kasus ini juga akan ditindaklanjuti secara tegas melalui proses hukum secara paralel baik oleh otoritas RRT maupun otoritas Indonesia. Indonesia akan memaksimalkan penggunaan mekanisme kerja sama hukum dengan otoritas RRT dalam penyelesaian kasus ini," Retno memungkasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: