ABK Indonesia Kerap Jadi Korban Sandera Abu Sayyaf, Ada Masalah Apa?

Oleh Benedikta Miranti Tri Verdiana pada 23 Jan 2020, 14:40 WIB
Diperbarui 23 Jan 2020, 14:40 WIB
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.
Perbesar
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. (Liputan6.com/ Benedikta Miranti T.V)

Liputan6.com, Jakarta - Satu anak buah kapal Indonesia telah kembali ke keluarga di Tanah Air. Namun, 5 ABK lainnya juga kembali menjadi korban sanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf di Perairan Sabah, Malaysia.

Hingga saat ini, sejak tahun 2016, 44 WNI telah menjadi korban sanderaan. 

Lantas, apa masalah sebenarnya?

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan ketegasannya kepada pihak Malaysia untuk terus melakukan penjagaan dan pengawasan ketat di wilayah perairannya, terutama Sabah. Terlebih hal itu seharusnya dilakukan sejak perjanjian trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina telah disepakati. 

Namun selain itu, ia juga secara tegas menyampaikan kepada para pemilik kapal untuk juga bertanggung jawab apabila anak buah kapalnya mengalami hal apapun, termasuk penyanderaan. 

"Saya juga mintakan kepada para pemilik kapal untuk ikut menjaga keselamatan para nelayan Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal tersebut," tegas Menlu Retno.

"Jadi para pemilik kapal juga harus mengindahkan aturan-aturan yang diberikan oleh otoritas Malaysia. Maka kalau tidak, korban akan terus terjadi, dan ini tidak bisa kita biarkan terus menerus," tambahnya.

Walaupun sudah menjadi tugas dari Kementerian Luar Negeri untuk terus menjaga keselamatan warga negara ketika berada di luar negeri, namun Menlu Retno tetap mengharapkan adanya kerja sama dari para pemilik kapal dan juga negara tetangga yaitu Malaysia. 

Segala upaya ini dilakukan semata-mata agar kejadian serupa tidak lagi terjadi.

2 dari 4 halaman

Nelayan Kerap Langgar Aturan Jam Malam

Yudha Nugraha, Direktur PWNI BHI Kemlu.
Perbesar
Yudha Nugraha, Direktur PWNI BHI Kemlu. (Liputan6.com/Benedikta Miranti T.V)

Sejatinya, pihak pemerintah Malaysia telah menetapkan adanya curfew atau aturan jam malam di wilayah Perairan Sabah. Namun, dalam pelaksanannya banyak yang melanggar aturan tersebut. Walaupun aturannya sudah ada, masih banyak pemilik kapal yang melaut di daerah tersebut. 

"Makanya, seperti disampaikan ibu tadi, pemilik kapal juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan karena awak kapalnya yang mayoritas merupakan WNI," ujar Yudha Nugraha selaku Direktur PWNI BHI Kemlu.

Ia menambahkan bahwa ada harapan dari Indonesia agar pemerintah Malaysia dapat mengintensifkan patroli. Tak hanya itu, ia menyampaikan pemerintah Malaysia dapat bertindak tegas, misalnya jika ada kapal yang melanggar aturan, bisa dikenakan enforcement atau tindakan hukum yang lebih tegas lagi.

Bentuk intensif patroli yang diharapkan adalah penjagaan pada malam hari karena aksi penyanderaan selama ini sering terjadi pada malam hari. 

Yudha memperkirakan ada 1.000 hingga 1.500 warga Indonesia yang berprofesi sebagai ABK. Oleh karenanya, ia juga masih mempertimbangkan solusi yang juga harus mempertimbangkan sisi ekonomi dari para nelayan tersebut. 

"Tentunya harus ada alternatif ekonomi bagi mereka. Masih kita pikirkan. Tentunya kita juga paham dari sisi keamanan, tidak aman bagi mereka untuk melaut saat ini karena situasinya. Tapi di sisi lain tentunya mereka perlu juga penghidupan," tambahnya lagi.

Menanggapi banyaknya kasus WNI yang menjadi korban sanderaan di wilayah perairan tersebut, Yudha Nugraha mengatakan bahwa para awak kapal yang bekerja di kapal Malaysia dan beroperasi di wilayah perairan Sabah memang mayoritas merupakan WNI.

3 dari 4 halaman

Kata Dubes Malaysia untuk Indonesia

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abidin Bakar.
Perbesar
Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abidin Bakar. (Liputan6.com/ Benedikta Miranti T.V)

Pihak pemerintah Malaysia pun juga menanggapi hal ini.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abidin Bakar menyampaikan bahwa perlu ada upaya penguatan koordinasi antar tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina. 

"Salah satu cara yang paling bisa dilakukan adalah untuk kembali mengkaji ulang aturan dan prosedur yang ada hingga bagaimana kejadian seperti ini bisa terjadi," ujar Zainal Abidin. 

Ia mengharapkan dengan adanya pengkajian ulang prosedur, upaya lebih lanjut bisa dilakukan.

Selain itu, dari pihak Malaysia sendiri bisa kembali menegaskan kepada para nelayan untuk tidak memasuki wilayah perairan tersebut.

"Otoritas Malaysia berkomitmen untuk mencari cara dalam menyelesaikan masalah ini dan berharap kami bisa melakukan segala cara untuk menghentikan penyanderaan seperti ini," tambahnya. 

Namun, ia mengungkapkan salah satu penyebab bahwa penyanderaan kerap terjadi adalah karena nelayan sering melanggar aturan jam malam. Maka dari itu, katanya otoritas Malaysia tidak bisa melakukan penjagaan serta pengawasan di wilayah perairan Sabah pada waktu tersebut. 

Selain itu, ia menambahkan bahwa hal yang menjadi masalah bagi pihak Malaysia ada wilayah perairan yang sangat luas. Pihak Malaysia telah melakukan cara-cara termasuk mengeluarkan dana yang cukup besar, namun jika nelayan sendiri tidak mematuhi aturan makan kejadian ini menjadi mungkin akan terjadi lagi.  

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓