Human Rights Watch Sebut China Jadi Ancaman Global Terkait Pelanggaran HAM

Penggunaan sistem kredit sosial oleh pemerintah Tiongkok, penindasan terhadap Muslim Uighur, dan penindasan terhadap pengunjuk rasa Hong Kong menghadirkan "ancaman eksistensial" bagi dunia, organisasi Human Rights Watch yang berpusat di AS telah memperingatkan, karena hal itu memberikan tekanan pada PBB untuk secara terbuka mengutuk Beijing.

"Laporan ini penuh dengan prasangka dan rekayasa dan mengabaikan informasi faktual yang diberikan oleh pemerintah saya," kata juru bicara Ji Shing kepada konferensi pers.

"Kami telah melakukan segala upaya untuk memajukan hak asasi manusia," kata Ji. "Kisah HAM [Tiongkok] telah menjadi salah satu yang paling sukses, termasuk mengangkat hingga 750 juta orang keluar dari kemiskinan. Setiap laporan ini gagal dalam menjadi laporan yang seimbang dan netral."

Dilansir dari Sydney Morning Herald, laporan itu mencatat sekitar satu juta Muslim ditahan tanpa batas waktu di kamp-kamp "pendidikan politik" di wilayah Xinjiang barat laut, tempat mereka dipaksa untuk mengingkari identitas mereka dan bersumpah setia kepada Partai Komunis.

Di Hong Kong pihak berwenang telah menangkap hampir 7.000 orang dan menolak setidaknya 17 aplikasi untuk protes pro-demokrasi sejak Juni.

"Ini adalah penindasan paling parah yang telah kita saksikan selama beberapa dekade di Tiongkok, kembali ke revolusi budaya," kata Roth di New York.

Pelanggaran HAM secara masif memang tidak hanya terjadi di China, melainkan juga di banyak tempat lain seperti di Suriah dan Yaman. Namun ada perbedaan besar: Beijing menggunakan kekuatan ekonominya sebagai instrumen.

Banyak perusahaan asing di China yang harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Partai Komunis untuk bisa berinvestasi. Negara-negara yang mengkritik China juga harus menghadapi risiko tidak mendapat akses lagi ke pasar domestik, yang merupakan 16 persen perekonomian dunia.

Dalam laporan tahunannya, HRW juga mengkritik negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Negara-negara Uni Eropa sekarang cenderung bungkam terhadap China dan melaksanakan apa yang disebut "diplomasi senyap", seperti dikutip dari DW Indonesia.

Banyak pemimpin Barat yang berkunjung ke China dan mengatakan, mereka menyinggung juga soal HAM di belakang pintu tertutup. Namun orientasi para pemimpin barat yang utama adalah membuat kesepakatan dagang.

HRW mengimbau negara-negara barat agar berhenti menerapkan standar ganda dalam isu hak asasi manusia. Standar-standar hak asasi harus dipertahankan, juga ketika berhadapan dengan adidaya ekonomi seperti China. Yang harus disadari adalah, pemerintah China sedang bekerja untuk "melenyapkan sistem hak asasi internasional" dan menggantinya dengan sistem yang lain.