Pengungsi Rohingya di Bangladesh Terjangkit HIV dan Penyakit Menular Seksual

Pemerhati kesehatan di Bangladesh menilai minimnya kesadaran dan pengetahuan dasar tentang penyakit seksual menular, serta stigma sosial, menghalangi upaya penanggulangan. "Lantaran pola sosial yang konservatif, pasien biasanya bungkam terkait penyakit menular akut yang diidapnya, lantaran takut dikucilkan," kata Mohammad Abdul Matin, seorang dokter di Cox's Bazar kepada DW.

"Tidak sedikit pula warga Rohingya yang menanggapi gejala HIV serupa penyakit flu biasa", imbuh Asif Hossein, petugas medis di Pusat Layanan dan Pelatihan di Dhaka. "Agak sulit meyakinkan mereka terhadap bahaya penyakit ini," kata dia kepada DW. "Banyak pasien mengabaikan saran dokter seperti dalam kasus hubungan seksual."

Menurut studi The Lancet, diperlukan kesadaran warga terkait bahaya HIV dan perubahan sikap serta perilaku seksual warga Rohingya untuk menanggulangi wabah tersebut. Ilmuwan juga mengimbau agar pemerintah menyiagakan dinas kesehatan dan rumah sakit untuk mengidentifikasi dan merawat pasien HIV.

Pemerintah diminta bekerjasama dengan lembaga internasional "untuk mencegah konsekuensi negatif terhadap kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat."

Sejak awal organisasi internasional sudah mengawal pengungsi Rohingya saat tiba di Bangladesh. Lembaga-lembaga itu juga menyediakan layanan uji HIV. Namun kapasitasnya tidak memadai, dan layanan tersebut mustahil bisa memenuhi kebutuhan sekitar satu juta pengungsi yang hidup di Cox's Bazar.

Abdul Matin, seorang dokter lokal, mengimbau pemerintah melipatgandakan angka layanan uji HIV di kamp-kamp pengungsi. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran warga agar mau datang dan mengecek diri sendiri. Tanpa kesadaran seperti itu, dokter harus mengambil inisatif melakukan pengujian.

"Kalau mereka datang karena penyakit normal, kami biasanya mengetes status HIV-nya juga," imbuh sang dokter.

Saat ini pemerintah Bangladesh sedang berupaya membangun pusat penampungan tetap untuk pengungsi Rohingya. Hal itu diperlukan menyusul sikap keras pemerintah Myanmar yang menolak mengakui minoritas muslim tersebut sebagai warga negara.

Meski telah hidup selama beberapa abad di negara bagian Rakhine, Rohingya tetap diperlakukan layaknya pendatang asing. Mayoritas penganut Buddha di Myanmar menyimpan sentimen negatif atas minoritas di selatan tersebut. Puncaknya ketika militer Myanmar menggelar operasi anti terorisme yang dipicu serangan kelompok radikal di Rakhine, yang banyak menimbulkan korban jiwa dan mencatat kasus kejahatan HAM terhadap Rohingya.