Sukses

Sidang Dengar Pendapat Pertama Pelengseran Donald Trump Digelar Pekan Depan

Pemerintah AS akan mengadakan sidang dengar pendapat untuk pertama kalinya terkait pemakzulan Presiden Donald Trump.

Liputan6.com, Washington D.C - Kongres Demokrat telah mengumunkan sidang dengar pendapat pertama terkait proses pelengseran Donald Trump dari kursi presiden Amerika Serikat akan digelar pekan depan. 

Tiga pejabat departemen negara akan menjadi saksi pertama dalam sidang tersebut. Hingga saat ini, tiga anggota parlemen dari tiga komite utama DPR telah mendengar kesaksiannya secara tertutup.

Dilansir dari BBC, Kamis (7/11/2019), penyelidikan pemakzulan terhadap Trump berfokus pada usahanya menekan Ukraina untuk mengumumkan penyelidikan terhadap rival politiknya, Joe Biden.

Kendati tuduhan diarahkan kepadanya, Trump mengelak bahwa dirinya telah menyalahgunakan kekuasaan.

Ketua Komite Intelijen Dalam Negeri, Adam Schiff, yang mengawasi penyelidikan, mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa kasus pelengseran terhadap presiden sedang berlangsung.

"Kami mendapatkan apresiasi yang meningkat atas apa yang terjadi selama tahun lalu dan sejauh mana presiden mendaftarkan seluruh departemen pemerintah dengan tujuan ilegal untuk membuat Ukraina mengorek informasi pada lawan politik," ujar Schiff.

Trump telah membuat klaim korupsi yang didiskreditkan tentang mantan wakil presiden AS Joe Biden, dimana putranya Hunter Biden pernah bekerja untuk sebuah perusahaan gas Ukraina.

Sidag dengar pendapat Capitol Hill kali iniakan disiarkan langsung di mana anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republik menanyai para saksi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Siapa yang Bersaksi?

Salah satu saksi yang akan pertama kali muncul adalah Bill Taylor, penjabat duta besar AS untuk Ukraina, yang menyampaikan beberapa kesaksian pribadi paling mengejutkan bulan lalu.

Pada hari Rabu, satu minggu sebelum sidang publik yang dijadwalkan, Demokrat House merilis transkrip buktinya.

Dalam transkrip tersebut, Taylor mengatakan kepada anggota parlemen bahwa itu adalah "pemahaman yang jelas" bahwa presiden telah menahan hampir $400 juta (£ 310 juta) dalam bantuan militer AS karena dia ingin Ukraina melakukan penyelidikan Bidens.

Joe Biden adalah calon terdepan Demokrat untuk pemilihan presiden pada pemilihan selanjutnya.

Selain Taylor, pejabat resmi departemen karier George Kent juga akan turut hadir.

Kent dilaporkan mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pejabat departemen telah dikesampingkan karena Gedung Putih menempatkan orang yang ditunjuk secara politis untuk bertanggung jawab atas kebijakan Ukraina.

Dia bersaksi bahwa dia telah diperingatkan untuk "bersembunyi" oleh seorang atasan setelah menyatakan keprihatinan tentang pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, yang melobi Ukraina untuk menyelidiki Bidens. 

Namun, Giuliani membantah telah melakukan hal yang dituduhkan kepadanya.

Setelah itu, terdapat antan duta besar AS untuk Ukraina Marie Yovanovitch, yang dipanggil kembali pada Mei setelah tidak disetujui oleh Gedung Putih. Ia dijadwalkan bersaksi pada Jumat pekan depan.

Dia mengatakan kepada sidang bulan lalu bahwa dia merasa terancam oleh pernyataan Trump kepada presiden Ukraina bahwa "akan melalui beberapa hal".

Bantuan militer ke Ukraina dirilis pada bulan September, setelah pelapor membunyikan alarm tentang panggilan telepon 25 Juli di mana Trump meminta Presiden Ukraina untuk menyelidiki Bidens.

Keluhan pengaduan tersebut mendorong Demokrat untuk meluncurkan penyelidikan pemakzulan.

3 dari 3 halaman

Prosedur Pemakzulan Presiden AS

Pemakzulan adalah bagian pertama dari proses politik dua tahap dimana Kongres dapat menurunkan presiden dari jabatannya.

Jika setelah sidang, DPR memberikan suara untuk mengeluarkan pasal pemakzulan, Senat dipaksa untuk mengadakan persidangan.

Pemilihan Senat membutuhkan mayoritas dua pertiga untuk menghukum dan mengeluarkan presiden. Namun, hal tersebut terasa tidak mungkin dalam kasus ini, mengingat bahwa partai Trump mengendalikan majelis.

Hanya dua presiden AS dalam sejarah, Bill Clinton dan Andrew Johnson yang telah dimakzulkan, tetapi tidak ada di antara mereka yang dihukum.

Sedangkan Presiden Richard Nixon mengundurkan diri sebelum dia dimakzulkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.