RI - Kolombia Dorong Ketahanan Agrikultur sebagai Landasan Perdamaian Dunia

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 05 Nov 2019, 14:16 WIB
Diperbarui 05 Nov 2019, 15:16 WIB
Ilustrasi Perkebunan Sawit

Liputan6.com, Jakarta - Perdamaian tak semata-mata bisa dilandasi dengan peniadaan perang semata. Hal lain seperti kesejahteraan sosial dan ekonomi, yang turut meliputi ketahanan pangan dan agrikultur yang berkelanjutan, juga memberikan sumbangsih besar untuk menciptakan dunia yang bebas konflik.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar, dalam membuka International Workshop on Crops for Peace di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Perhelatan merupakan kolaborasi bersama pemerintah Indonesia dan Kolombia, didukung oleh Program Pengembangan PBB (UNDP), dan dihadiri oleh pejabat diplomatik dan akademisi dari sejumlah negara sahabat dan mitra internasional, di antaranya: Filipina, Ghana, Ethiopia, Timor Leste, Afghanistan, serta UN Peace Building Support Office, New York.

Duta Besar Kolombia untuk Indonesia, Juan Camilo Valencia Gonzalez mengatakan, "Ketahanan agrikultur yang berkelanjutan merupakan jembatan menuju perdamaian, di mana Indonesia dan Kolombia berbagi kepercayaan yang sama akan hal tersebut."

Ia mencontohkan bagaimana upaya Kolombia memberdayakan eks-milisi FARC --yang berkonflik dengan pemerintah dalam perang saudara menahun-- sebagai petani-petani yang mendukung ketahanan agrikultur pangan, serta berkontribusi pada upaya negara Amerika Latin itu dalam mendongkrak komoditas ekspornya.

Wamenlu Mahendra menggarisbawahi signifikansi dari ketahanan agrikultur yang diupayakan oleh Kolombia, juga Indonesia, pada masyarakat pascakonflik. Ia mengatakan, kedua negara bisa berbagi dan belajar praktik-praktik terbaik untuk mendorong hal tersebut di komunitas internasional.

"Dulu, anggota FARC itu disinyalir sebagai petani crops ilegal, seperti kokain, kanabis, dan lain-lain, yang kemudian mereka jual untuk membiayai gerilya mereka. Sejak usaha perdamaian Kolombia - FARC dilakukan, pemerintah melakukan upaya memberdayakan para eks-milisi dan simpatisan FARC di daerah-daerah sebagai petani tanaman pangan yang bisa mendongkrak perekonomian dan ekspor mereka," jelas Mahendra kepada sejumlah jurnalis.

"Sama seperti di Indonesia saat gejolak di Aceh dulu, yang mana banyak milisi di sana menjadi petani ganja untuk dijual ke market ilegal. Sejak perdamaian RI - GAM, pemerintah telah berupaya memberdayakan masyarakat lokal menjadi petani kelapa sawit yang berkontribusi untuk menggenjot ekonomi lokal dan tentunya, nasional," lanjut mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.

Upaya-upaya itu memang sekilas bernapaskan ekonomi, namun Mahendra menjelaskan dalam pidatonya bahwa "kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan salah satu landasan utama dalam menciptakan perdamaian dunia ... serta selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB (UN SDGs 2030)," ungkap pejabat yang diberikan tugas khusus dari Presiden RI Joko Widodo untuk menggenjot diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri itu.

2 of 2

Potensi Kerja Sama Ekonomi, Mengarusutamakan Isu Ketahanan Agrikultur di PBB

Wamenlu RI Mahendra Siregar, membuka International Workshop on Crops for Peace di Jakarta, Selasa (5/11/2019) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)
Wamenlu RI Mahendra Siregar, membuka International Workshop on Crops for Peace di Jakarta, Selasa (5/11/2019) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan - Kementerian Luar Negeri RI, Siswo Pramono, mengatakan bahwa workshop tersebut membuka berbagai peluang kerja sama antara RI dan Kolombia.

"Kedua negara bisa menjajaki upaya bahu-membahu dalam menghadapi diskriminasi sawit --di mana keduanya merupakan salah satu eksportir besar-- di Uni Eropa," jelasnya kepada sejumlah jurnalis.

Perhelatan ini, yang juga bertepatan dengan keanggotan Indonesia di Dewan Keamanan PBB (UNSC) dan Kolombia di Komisi Bina Damai PBB (UNPBC) menyediakan wadah bagi para second-track diplomat untuk kemudian melanjutkan hal ketahanan agrikultur dalam diskusi perdamaian dan bina damai di PBB.

"Itu akan menjadi pertama kalinya para negara berkembang, mendorong isu yang dihadapi negara berkembang di PBB, dengan penyelesaian yang juga berperspektif negara berkembang --di mana selama ini selalu didominasi oleh narasi para negara maju, yang justru menerapkan standar ganda, sebagaimana Uni Eropa mendiskriminasi produk sawit yang notabenenya ekspor andalan negara-negara seperti Indonesia dan Kolombia," lanjutnya.

Lanjutkan Membaca ↓