KTT di Bangkok, Jokowi Tegaskan Indonesia Tolak Limbah Sampah Luar Negeri

Liputan6.com, Bangkok - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, dalam KTT ke-14 Asia Timur menegaskan bahwa ia tidak ingin kawasan Asia Tenggara menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya dan beracun. 

Hal tersebut, ucapnya, melanggar aturan internasional mengenai limbah plastik dan limbah beracun berbahaya.

"Tentunya kita semua tidak ingin kawasan Asia Tenggara, menjadi tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun," tutur Presiden Jokowi, Senin (4/11/2019), di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, menurut keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden yang diterima Liputan6.com.

Kerja sama penanganan limbah B3 dan sampah plastik merupakan usulan yang disampaikan Jokowi dalam acara tersebut. Namun, ada dua usulan yang yang disampaikan Indonesia selain kerja sama penanganan limbah B3 dan sampah plastik, yaitu infrastruktur dan konektivitas di Indo-Pasifik.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia telah mengambil langkah pemberitahuan melalui masing-masing kedutaan besar dan telah melakukan pengiriman kembali kontainer-kontainer tersebut ke pelabuhan asal pengiriman. 

"Law enforcement juga kami lakukan bagi pihak yang terlibat di dalam negeri. Indonesia mengharapkan kerja sama dengan negara di dunia, termasuk negara di kawasan Asia Timur. Untuk pencegahan pengiriman ilegal limbah B3 sesuai dengan kesepakatan internasional," imbuh mantan gubernur DKI Jakarta ke-14 itu.

Selain limbah B3, kawasan Asia Timur juga menghadapi tantangan sampah plastik laut. Eks wali kota Solo tersebut pun mengingatkan bahwa jika tidak diatasi segera, maka ekosistem laut di kawasan Indo-Pasifik akan rusak.

"Tahun lalu, kita sepakat menanggulangi sampah plastik laut, termasuk mendorong negara Asia Timur untuk memiliki rencana aksi nasional memerangi sampah plastik laut," kata Jokowi. 

Indonesia saat ini, imbuh Presiden, sedang menjalankan strategi nasional untuk menangani sampah laut, dari hulu ke hilir. "Saya optimis Indonesia bisa mencapai target pengurangan sampah laut hingga 70% di tahun 2025. Saya berpandangan negara EAS harus dapat mendorong gerakan global anti sampah plastik," ujarnya.