Takut Dibunuh, Putri Kecantikan Asal Iran 'Sembunyi' 2 Pekan di Bandara Filipina

Putri kecantikan itu menyalahkan situasi yang terjadi di antara pemerintah Iran saat ini. Ia mengatakan bahwa pemerintah menyalahkannya karena telah menggunakan foto Pahlavi dan bendera monarki Iran terdahulu sebagai propertinya dalam ajang kompetisi yang terakhir diikutinya. Ia mengakui penampilannya tersebut memiliki makna bahwa ia menjadi perwakilan rakyat.

Dia juga yakin bahwa ia menjadi target karena kegiatan sosialnya di Iran. Bahari mengatakan bahwa ia menjadi guru disana dengan alasan ingin mengajari para perempuan untuk belajar bahwa mereka bukan benda, bukan mainan, mereka adalah manusia dan punya hak yang sama dengan laki-laki.

Bahari mengatakan dia pindah ke Filipina sekitar lima tahun yang lalu untuk kuliah kedokteran gigi dan sejak itu memiliki visa pelajar yang diperbarui setiap tahun.

Dia mengatakan visanya saat ini berlaku hingga Januari 2020.

Sebelum ditahan di terminal bandara, dia ditolak masuk ketika dia kembali ke Filipina pada 17 Oktober dari perjalanan ke Timur Tengah.

Bahari mengatakan bahwa jika pemberitahuan merah yang sah telah dikeluarkan untuk penangkapannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan visa lain untuk perjalanannya ke Timur Tengah.

Dalam pernyataannya, otoritas imigrasi Filipina mengatakan Bahari juga dituduh melakukan penyerangan dan baterai di kota Dagupan, Filipina. Pernyataan itu tidak mengatakan apakah ini alasan dikeluarkannya pemberitahuan merah, atau apakah pengaduan tersebut berasal dari Iran.

Tidak semua pemberitahuan merah tersedia untuk umum karena sifat rahasia investigasi kriminal internasional. Kantor pers Interpol mengatakan agensi itu tidak mengomentari kasus atau individu tertentu "kecuali dalam keadaan khusus dan dengan persetujuan negara anggota yang bersangkutan."

Ditanya tentang tuduhan serangan itu, Bahari mengatakan mereka "berbohong besar" dan dirancang untuk memaksanya kembali ke Iran. Dia mengatakan tidak ada kasus yang tertunda terhadapnya di Filipina.

Wakil direktur Human Rights Watch Phil Robertson mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "ada insiden berulang di mana negara-negara yang menindas hak-hak di Timur Tengah telah menyalahgunakan proses (Interpol) untuk mencoba memaksa kembalinya para pembangkang di luar negeri."

Dia mengatakan organisasi itu prihatin dengan "red notice" yang misterius, "terutama karena di bawah peraturan Interpol, red notice akan batal dan tidak berlaku jika orang yang disebutkan dalam pemberitahuan itu diketahui sebagai pengungsi yang melarikan diri dari negara yang mengeluarkannya."