Hong Kong Resmi Cabut RUU Ekstradisi Pemicu Krisis Rangkaian Demonstrasi

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 23 Okt 2019, 17:26 WIB
Diperbarui 23 Okt 2019, 18:17 WIB
Demonstrasi Hong Kong (20/10).

Liputan6.com, Hong Kong - Legislatif Hong Kong, pada 23 Oktober 2019, secara resmi mencabut RUU ekstradisi kontroversial yang telah memicu berbulan-bulan kerusuhan. RUU itu, yang akan memungkinkan tersangka kriminal diekstradisi ke daratan China, memicu kemarahan ketika diperkenalkan pada April 2019.

Ratusan ribu orang turun ke jalan sejak itu, dan RUU akhirnya dicabut total, demikian seperti dikutip dari BBC, Rabu (23/10/2019).

Namun para pengunjuk rasa terus melakukan demonstrasi secara teratur, yang mendorong gerakan pro-demokrasi secara lebih luas.

Ini adalah krisis terburuk bagi Hong Kong sejak bekas koloni Inggris itu dikembalikan ke China pada 1997.

Ini juga menghadirkan tantangan serius bagi para pemimpin China di Beijing, yang menggambarkan para demonstran sebagai separatis berbahaya dan menuduh kekuatan asing mendukung mereka.

RUU yang diusulkan akan memungkinkan Hong Kong mengekstradisi tersangka kriminal ke tempat-tempat yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya, termasuk China daratan, Taiwan dan Makau.

Kritikus menilai, ekstradisi ke China bisa membuat orang ditahan secara sewenang-wenang dan diadili secara tidak adil.

Penarikan resmi RUU itu hanya memenuhi satu dari lima tuntutan utama yang ditekankan oleh beberapa pengunjuk rasa, yang sering meneriakkan "lima tuntutan, tidak satu pun kurang" di jalan-jalan Hong Kong, antara lain: menolak pelabelan demonstrasi sebagai kerusuhan; amnesti bagi demonstran yang ditangkap; penyelidikan independen atas dugaan brutalitas polisi; dan implementasi hak pilih universal.

Carrie Lam, pemimpin Hong Kong yang diperangi, bersikeras bahwa tuntutan lain oleh pemrotes berada di luar kendalinya.

2 of 3

Protes Terus Bergulir, China Berencana Ganti Pemimpin Eksekutif Hong Kong

Polisi anti huru hara bergerak membubarkan demonstran pro demokrasi Hong Kong pada aksi protes terbaru akhir pekan, Minggu 15 September 2019 (AFP)
Polisi anti huru hara bergerak membubarkan demonstran pro demokrasi Hong Kong pada aksi protes terbaru akhir pekan, Minggu 15 September 2019 (AFP)

Pemerintah China berencana untuk mengganti pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam pada Rabu (23/10/2019). Namun, alasan pasti pergantian itu tidak diungkap.

Calon pengganti pemimpin Hong Kong kemungkinan akan diajukan pada Maret 2020.

Sumber-sumber mengatakan kandidat utama menggantikan Carrie Lam adalah Norman Chan dan Henry Tang, seperti dilansir cnbc.com.

Norman Chan merupakan kepala Otoritas Moneter Hong Kong sebelumnya. Sedangkan Henry Tang adalah putra seorang raja tekstil, yang juga menjadi sekretaris keuangan wilayah Hong Kong dan kepala sekretaris administrasi.

Terkait alasan pergantian, Kantor Eksekutif Hong Kong mengatakan tidak akan mengomentari spekulasi.

Baca selengkapnya...

3 of 3

Simak video pilihan berikut:

Lanjutkan Membaca ↓