Sukses

Di Sela Sidang PBB, Menlu Retno Serukan Setop Krisis Kemanusiaan di Rakhine State

Situasi kemanusiaan semakin memprihatinkan di Rakhine State menurut Menlu RI Retno Marsudi dalam pendapatnya di sela sidang PBB.

Liputan6.com, New York - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengawali pandangannya saat hadir pada pertemuan membahas situasi terkini di Rakhine State, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, 24 September 2019 waktu setempat.

"Situasi kemanusiaan di Rakhine State mengharuskan masyarakat internasional mengambil langkah darurat untuk menyelesaikannya, ujar Menlu Retno seperti dikutip dari Kemlu.go.id, Kamis (26/9/2019).  

Menurutnya, situasi kemanusiaan semakin memprihatinkan di Rakhine State, khususnya pasca upaya repatriasi gagal para pengungsi dari perbatasan Agustus lalu. Sejak itu makin besarnya rasa ketidakpercayaan semua elemen dalam penyelesaian krisis ini.

"Kompleksitas isu di Rakhine State, Myanmar tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menemukan solusi penyelesaian krisis kemanusiaan ini," sebut Retno yang sejak krisis ini berlangsung sudah 2 kali mengunjungi para pengungsi secara langsung di Cox Bazar.

Masih menurut Retno, isu utama yang paling mengganjal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State adalah adanya distrust di semua tingkatan hingga ke lapisan masyarakat di pengungsiaan dan masyarakat internasional. Hal penting yang harus segera diciptakan adalah situasi yang kondusif agar terbangun kembali rasa saling percaya antara semua elemen yang terlibat.

"Ini yang sejak awal Indonesia dan ASEAN lakukan untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan di Rakhine State," ujar Menlu Retno.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Dua Usulan Konkret

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan dua usulan konkret yang dapat mendorong penyelesaian krisis kemanusian yaitu:

Pertama, mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat. Bagi Indonesia, bantuan kemanusiaan harus terus diberikan kepada pengungsi. Rasa aman harus segera dijamin sehingga proses repatriasi pengungsi yang aman, sukarela dan bermartabat segera dapat dilakukan.

Kedua, membantu menciptakan perdamaian yang berkesinambungan melalui pembangunan ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat Rakhine State. Fasilitas Pendidikan dan kesehatan harus diberikan. Roda perekonomian harus segera dapat digerakkan. Hal lain yang cukup penting adalah masyarakat yang toleran dan majumuk harus terus ditumbuhkembangkan.

"Indonesia telah membangun sekolah dan rumah sakit serta pasar rakyat untuk menggerakan sektor ekonomi dan mencukupi kebutuhan kesehatan dan Pendidikan masyarakat di Rakhine State" pungkas Retno

 

3 dari 3 halaman

RI Tuan Rumah Dialogue Interfaith

Selain itu Menlu RI menyampaikan bahwa baru dua pekakn lalu, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan interfaith dialogue bagi masyarakat di Rakhine State agar tercipta masyarakat yang toleran dan majemuk.

Menlu RI juga sampaikan bahwa selama ini ASEAN terus berkolaborasi untuk mendorong proses repatriasi para pengungsi melalui peningkatan kapasitas pusat transit dan penerimaan pengungsi, diseminasi informasi bagi pengungsi dan dukungan kebutuhan dasar pengungsi. Ketiga hal ini harus dilakukan secara komprehensif agar proses repatriasi dapat segera dilakukan.

"Masyarakat internasional harus segera dapat mengakhiri krisis kemanusiaan ini dan Indonesia siap berkontribusi," tutup Menlu Retno.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.