Aturan Baru di China, Jurnalis Wajib Jalani Tes Kesetiaan Terhadap Presiden

Berita mengenai ujian itu pertama kali dilaporkan oleh South China Morning Post, ketika media China menghadapi pembatasan publikasi yang kian meningkat.

Meski para pemburu berita mainstream di China sudah terbiasa menghadapi hukuman penjara dan penyensoran, jurnalis yang berasal dari media independen masih bisa menyelidiki kasus-kasus korupsi lokal atau perusahaan.

Untuk mendapatkan kredensial pers, wartawan sebelumnya telah diuji pada pemahaman mereka tentang "cita-cita jurnalistik Marxis."

"Sejujurnya, itu tidak berarti banyak," kata seorang jurnalis dari Provinsi Shandong. "Tetap saja, ini adalah langkah untuk membatasi debat publik."

Pihak berwenang terus meningkatkan peraturan mereka tentang pers dan internet, yang sudah membatasi akses ke situs web asing, termasuk situs berita.

Pada Juli kemarin, sebuah rancangan peraturan di bawah sistem kredit sosial China mengusulkan untuk menghukum warga negara yang menerbitkan informasi yang "melanggar moralitas sosial" atau menyebabkan "dampak sosial yang merugikan".

Presiden Xi Jinping telah menuntut kesetiaan dari wartawan-wartawan China sebelumnya. Pada 2016, ia mengatakan kepada staf di tiga agensi berita pemerintah di Beijing bahwa mereka adalah "garda terdepan propaganda pemerintah dan harus menjadikan partai sebagai bagian dari mereka".

Menurut Media Reform, ujian bagi jurnalis tidak akan sulit. Pemberitahuan yang dikirimkan kepada wartawan dari editor mereka mengatakan, organisasi berita harus membentuk kelompok belajar dan mulai mempersiapkan tes. Contoh pertanyaan akan segera diunggah ke aplikasi, menurut situs berita lokal Sohu.com.

Beberapa wartawan mengaku membenci aturan baru ini, ada pula yang menyebut mereka takut jadi kurang kritis. "Masyarakat Tiongkok perlu memperkuat studi politik dan secara benar memimpin opini publik," kata seorang jurnalis anonim di provinsi barat daya Guizhou.

"Media Barat mungkin dapat melaporkan apa pun yang mereka inginkan, tetapi mereka juga masih memperhatikan ideologi negara mereka," pungkasnya.