Ahli Komisi Tinggi HAM PBB Buka Suara Soal Kasus Veronica Koman

Liputan6.com, Jenewa - Lima pakar dari Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) buka suara soal kasus yang menjerat aktivis hukum asal Indonesia, Veronica Koman. Hal itu disampaikan dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis di situs resmi OHCHR pada 16 September 2019.

Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur atas dugaan kasus berita bohong dan provokasi asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Polda Jawa Timur telah mengumumkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Veronica. Namun, aktivis tersebut tidak memenuhi paggilan serta menolak tuduhan yang disangkakan kepadanya.

Ditjen Imigrasi RI menyebut bahwa perempuan itu kemungkinan berada di Australia.

Penetapan tersangka terhadap Veronica Koman menuai perdebatan, dengan sejumlah aktivis hak asasi manusia di Indonesia menilainya sebagai dugaan upaya kriminalisasi.

Soal kasus tersebut, lima pakar OHCHR mendesak Indonesia untuk "melindungi hak semua orang untuk melakukan protes damai, memastikan akses ke internet dan melindungi hak-hak pembela hak asasi manusia Veronica Koman dan semua orang lain yang melaporkan protes di Papua dan Papua Barat," demikian seperti dikutip dari OHCHR.org, Rabu (18/9/2019).

"Kami menyerukan langkah-langkah segera untuk memastikan perlindungan kebebasan berekspresi dan mengatasi tindakan pelecehan, intimidasi, campur tangan, pembatasan yang tidak semestinya, dan ancaman terhadap mereka yang melaporkan protes," kata para ahli.

Lebih lanjut, situs OHCHR.org menuliskan sebagai berikut:

Veronica Koman, seorang pengacara yang telah mengalami pelecehan dan penganiayaan online karena dia terus bekerja pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, disebut sebagai "tersangka" oleh pihak berwenang yang menuduhnya menyebarkan informasi palsu dan memicu kerusuhan setelah dia menerbitkan laporan pada protes dan serangan rasis terhadap siswa Papua di Jawa Timur yang telah memicu demonstrasi.

"Kami menyambut tindakan yang diambil oleh Pemerintah terhadap insiden rasis, tetapi kami mendesaknya untuk mengambil langkah segera untuk melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi dan menjatuhkan semua tuduhan terhadapnya sehingga ia dapat terus melaporkan secara independen tentang situasi hak asasi manusia di negara ini."

Para ahli juga menyatakan keprihatinan serius atas laporan yang mengindikasikan bahwa pihak berwenang mempertimbangkan untuk mencabut paspornya, memblokir rekening banknya dan meminta Interpol untuk mengeluarkan Pemberitahuan Merah untuk menemukannya, karena ia dikatakan berada di luar negeri.

Para ahli menekankan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi tidak hanya merusak diskusi tentang kebijakan Pemerintah, tetapi juga membahayakan keselamatan para pembela HAM yang melaporkan dugaan pelanggaran.