Perlindungan WNI hingga Perdamaian, Menlu Sebut 4 Manfaat Diplomasi Digital

Menlu Retno Marsudi membeberkan 4 tantangan sekaligus manfaat pemanfaatan TIK bagi diplomasi digital, yakni menyebar pesan perdamaian demi melawan ekstremisme hingga terorisme.

Seruan itu datang ketika teknologi sosial media acap kali dimanfaatkan sebagai medium untuk menyebar kebencian, pola pikir ekstremis, hingga menyulut terorisme --sebuah contoh dari efek 'pedang bermata dua' perkembangan pesat TIK.

"Diplomasi digital harus digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian ... demi melawan kekerasan berbasis kebencian, ekstremisme, hingga terorisme," ujar mantan duta besar RI untuk Belanda itu.

"Di sinilah diplomasi diperlukan, untuk memastikan bahwa media sosial dan platform online dapat berkontribusi pada perang melawan ekstremisme dan kekerasan terorisme."

Tidak ada negara yang kebal terhadap megatren ekonomi global seperti meningkatnya ketidaksetaraan, dampak dari Revolusi Industri Keempat, belum lagi ketegangan perdagangan baru-baru ini --seperti perang dagang Amerika Serikat dan China.

Oleh karenanya, Retno menekankan bahwa "diplomasi dan kerja sama menjadi satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan itu."

"Kita harus dapat memastikan bahwa teknologi digital digunakan untuk berubah ekonomi kita, untuk memberdayakan orang-orang kita."

"Diplomasi digital harus dapat menjembatani kolaborasi ekonomi. Dan mendukung lebih banyak keterbukaan dalam perekonomian kita."

Ketiga, Menlu Retno juga menggarisbawahi bahwa diplomasi digital bisa dimanfaatkan sebagai "alat kuat untuk melindungi warga negara dan kepentingan RI di luar negeri."

Saat ini, Kemlu RI telah memiliki Portal Peduli WNI (peduliwni.kemenlu.go.id) dan Safe Travel sebagai pengejawantahan diplomasi digital.

Keempat dan terakhir, Menlu juga menekankan bahwa diplomasi digital bisa menjadi alat untuk perkembangan bangsa dan meminimalisir "kesenjangan digital dan literasi informasi" di berbagai kalangan.

"Tugas kita sekarang adalah mengurangi atau jika mungkin untuk menghilangkan kesenjangan digital, yangmemisahkan 'yang kaya' dari 'yang miskin' - untuk memastikan tidak ada yang tertinggal."

"Menyediakan akses internet ke semua warga negara melalui infrastruktur, dukungan keuangan, aspek sosial budaya dan kelembagaan telah menjadi dasardari prinsip ini."

"Oleh karenanya, kita harus menemukan kembali diplomasi digital kita untuk meningkatkan kesadaran dan pengembangan," tutup Menlu Retno.