Indonesia - India Saling Dukung Integritas dan Persatuan Teritorial

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 05 Sep 2019, 14:16 WIB
Menteri Luar Negeri India S Jaishankar dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Kemlu RI, Jakarta, Kamis 5 September 2019 (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri luar negeri Indonesia dan India saling mengutarakan dukungan perihal "integritas dan persatuan teritorial" masing-masing negara. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Jakarta, Kamis 5 September 2019.

Dukungan itu datang dalam konteks ketika keduanya sama-sama tengah menghadapi persoalan domestik perihal isu separatisme teritorial yang menuai perhatian dunia -- Indonesia dengan Papua, serta India dengan Kashmir.

Dalam konferensi pers bersama usai pertemuan bilateral di Kementerian Luar Negeri RI, Menlu Retno Marsudi mengapresiasi "posisi konsisten India dalam mendukung integritas teritorial Indonesia."

Menimpali, Menlu India, S Jaishankar mengatakan, "Kami mengafirmasi kepentingan bersama perihal integritas dan persatuan teritorial bagi kedua negara."

2 of 3

Sama-Sama Dilanda Persoalan Domestik

Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Tuntut Referendum
Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sejumlah mahasiswa terlihat melukis tubuh mereka dengan bendera Bintang Kejora. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Indonesia tengah menghadapi pergolakan domestik bertendensi separatisme di Papua, yang ditandai rangkaian demonstrasi berujung kekerasan sejak beberapa pekan terakhir. Protes massa di Papua telah menewaskan sejumlah warga sipil, aparat keamanan serta pengrusakan fasilitas publik.

Rangkaian demonstrasi di Papua dipicu oleh sentimen rasialis sejumlah oknum terhadap sekelompok mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Sentimen menyulut rangkaian aksi protes di beberapa kota besar Papua dan bermanifestasi menjadi tuntutan referendum --sebuah isu lama yang telah membayangi pemerintah RI atas provinsi paling timur Tanah Air.

Sementara India turut menangani persoalan serupa di wilayah Kashmir di utara, menyusul keputusan New Delhi yang mencabut undang-undang otonomi khusus pada wilayah yang bernama resmi Negara Bagian Jammu & Kashmir tersebut pada awal Agustus 2019.

Warga Kashmir mengecam pencabutan UU otsus, menyebutnya sebagai upaya Delhi untuk mengubah status hak dan ciri khas demografi wilayah mayoritas Muslim tersebut. Namun pemerintahan PM Narendra Modi menjustifikasi kebijakan mereka, menyatakan bahwa pencabutan UU otsus merupakan langkah awal untuk "mereformasi hingga melanjutkan pertumbuhan serta pembangunan di Kashmir," dengan kontrol terpusat di Delhi.

Ilustrasi pasukan pemerintah India di wilayah Kashmir (AP/Dar Yasin)

Beberapa komunitas internasional juga telah menyuarakan sikap mereka masing-masing atas isu Papua dan Kashmir.

India mendapat tekanan konstan dari negara tetangga Pakistan --yang turut mengelola sebagian lain dari wilayah Kashmir, serta telah lama terlibat dalam persengketaan dengan New Delhi atas wilayah tersebut.

Namun, New Delhi mengecam balik tekanan Islamabad dan menuduh bahwa Pakistan mendukung pemberontak dan kelompok pro-separatis Kashmir.

Sementara sejumlah negara Pasifik dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan (referendum) Papua Barat turut menyuarakan keprihatinan mereka kepada Indonesia terhadap persoalan di provinsi itu.

Indonesia telah lama menekankan, referendum bukan sebuah opsi dalam penyelesaian isu Papua dan menegaskan kembali bahwa provinsi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari RI.

3 of 3

Simak video pilihan berikut:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by