Menlu China: Protes di Hong Kong Terburuk Sejak 1997

Bentrokan Pecah Saat Aksi Demo Tolak RUU Ekstradisi di Hong Kong — Pengunjuk rasa menghindari gas air mata yang ditembakan oleh polisi anti huru hara di luar gedung Dewan Legislatif, Hong Kong, Rabu (12/6/2019). Polisi Hong Kong telah menggunakan gas air mata ke arah ribuan demonstran yang menentang RUU ekstradisi yang sangat kontroversial. (AP Photo/Vincent Yu)

Liputan6.com, Beijing - Menteri Luar Negeri China menyebut demonstrasi yang terus berlangsung di Hong Kong merupakan krisis terburuk dalam sejarah Tiongkok yang memerintah eks-koloni Inggris itu sejak 1997.

Komentar pada Selasa, 27 Agustus 2019 itu datang ketika terjadi bentrok terbaru antara demonstran dan polisi di Hong Kong akhir pekan lalu.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin bisnis Hong Kong di Beijing, Menteri Luar Negeri Wang Yi mendesak mereka untuk "mengangkat panji patriotisme" dan bekerja untuk membantu pemerintah Hong Kong dalam mengakhiri kekerasan.

Dia menambahkan bahwa pemerintah pusat yakin kota itu akan mengatasi kesulitannya saat ini, menurut laporan di media pemerintah China.

Komentarnya datang setelah Hong Kong mengalami salah satu malam paling keras dalam rangkaian protes anti-pemerintah yang telah berjalan tiga bulan. Seorang petugas polisi menembakkan senjatanya di udara sebagai peringatan bagi pengunjuk rasa yang mengancam akan mengepungnya dan rekan-rekannya.

Pihak berwenang menembakkan air meriam untuk pertama kalinya ketika para pemrotes melemparkan bom molotov dan batu bata ke barisan polisi.

Pada hari Minggu, komentar di media pemerintah China tampaknya mengisyaratkan Beijing kehilangan kesabaran dengan para pemrotes. Kantor berita resmi Xinhua mengatakan pemerintah pusat memiliki "otoritas" dan "tanggung jawab" untuk campur tangan dan mencegah kerusuhan di Hong Kong--mengulangi komentar yang dibuat oleh mantan pemimpin China Deng Xiaoping, yang mengawasi penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok pada 1997.

Beijing secara konsisten menyatakan dukungannya bagi pemerintahan Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan penanganannya terhadap krisis.

Dalam tajuk rencana, surat kabar China Daily yang dikelola pemerintah menyuarakan persetujuan untuk sikap garis kerasnya, sementara memperingatkan bahwa kesenjangan antara posisi Lam dan para pengunjuk rasa "tampaknya tidak dapat dijembatani."

"Pemerintahannya sama sekali tidak akan menelan pil yang diresepkan demonstran, karena akan secara langsung mengguncang fondasi kerangka 'satu negara, dua sistem' dan mengancam kedaulatan China atas kota itu," kata surat kabar itu.

Simak video pilihan berikut:

Pertemuan G7 yang berlangsung di Prancis hinga Senin 26 Agustus, menghasilkan dukungan dari para pemimpin yang hadir agar Hong Kong tetap otonom sesuai perjanjian 1984, antara Inggris dan China.

2 dari 2 halaman

Negosiasi Rekonsiliasi

Mahasiswa Hong Kong Boikot Perkuliahan Selama 2 Minggu — Mahasiswa menyalakan ponselnya sambil menyanyikan 'Do You Hear the People Sing' dari 'Les Miserables' selama rapat umum di Hong Kong (22/8/2019). Boikot ini disebabkan karena masa perkuliahan mendatang waktunya bertabrakan dengan unjuk rasa massa pro-demokrasi. (AFP Photo/Anthony Wallace)

Pemerintah kota Hong Kong pekan ini membuat gerakan samar menuju rekonsiliasi, meski mereka menegaskan bahwa negosiasi yang efektif tidak dapat terjadi ketika kekerasan sedang berlangsung,

Pada hari Senin, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam bertemu dengan panel anak muda sebagai bagian dari "memulai dialog" untuk bekerja untuk mengakhiri kerusuhan.

Masih ada sedikit harapan untuk pembicaraan skala penuh, namun, Lam mengindikasikan dia tidak berniat untuk menjawab salah satu dari lima tuntutan yang diajukan oleh para pemrotes selama berminggu-minggu. Mereka termasuk penarikan RUU ekstradisi yang sekarang ditangguhkan yang memulai seluruh krisis, penyelidikan kebrutalan polisi dan hak pilih universal penuh untuk memilih legislatif dan pemimpin kota.

"Dalam dua bulan terakhir, pemerintah telah berulang kali memberikan jawaban atas permintaan dari orang yang berbeda," kata Lam Selasa.

"Ini bukan masalah tidak merespons, itu adalah pertanyaan tentang tidak menerima tuntutan itu."

Dia kembali menegaskan sikap pemerintahannya bahwa penangguhan RUU ekstradisi - yang secara luas dikritik sebagai tidak memadai dan terlambat oleh pengunjuk rasa - harus cukup untuk mengakhiri kerusuhan.

"Jika RUU itu adalah penyebab semua gangguan ini, itu telah dihentikan lebih dari dua bulan lalu," kata Lam.

"Jadi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, terus melanjutkan kekerasan dan protes? Jika kita terus menolerir, mengakomodasi dan menerima tuntutan karena protes itu, itu akan menjadi respons yang sangat tidak pantas dan tidak dapat diterima dari pemerintah."

Para pemrotes telah berulang kali menyatakan bahwa tuntutan mereka jelas dan mereka tidak memiliki niat untuk berbicara jika pemerintahan Lam tidak akan memenuhi setidaknya beberapa tuntutan mereka.

Banyak juga yang mengangkat potensi penangkapan sebagai alasan untuk tidak berbicara dengan Lam, khawatir siapa pun yang mengajukan diri sebagai juru bicara gerakan tanpa pemimpin bisa menghadapi penuntutan nanti.

Para kritikus juga menunjuk penolakan Lam untuk bertemu dengan anggota parlemen oposisi, yang merupakan sekitar 35% dari legislatif semi-demokratis kota, sebagai alasan untuk skeptis tentang setiap pembicaraan di masa depan.